Yenny Wahid Tegaskan Demonstrasi Anarkis dan Perusakan Tidak Mewakili Kultur Nahdlatul Ulama
JOMBANG – Politikus Yenny Wahid menegaskan bahwa tindakan demonstrasi anarkis dan perusakan yang terjadi pada Muktamar Ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) merupakan cerminan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh organisasi ini, yang selalu mengedepankan musyawarah. Pernyataan tersebut disampaikan pada hari Sabtu, 29 Agustus, di Jombang, Jawa Timur.
Pentingnya Musyawarah dalam Kultur NU
Yenny menjelaskan, “Sebenarnya, kegiatan demonstrasi yang diwarnai kekacauan dan kemarahan bukanlah bagian dari kultur NU. Budaya yang dipegang oleh NU adalah musyawarah. Setiap perbedaan seharusnya diselesaikan melalui dialog dan diskusi yang baik.”
Pernyataan ini muncul sebagai respons terhadap berbagai dinamika yang terjadi selama Muktamar ke-35 NU, termasuk aksi demonstrasi dan ketegangan yang muncul setelah pengambilan keputusan dalam forum tersebut.
Menanggapi Ketidakpuasan
Menurut Yenny, mereka yang merasa kecewa dengan hasil keputusan muktamar seharusnya menerima hasil tersebut sebagai kesepakatan kolektif dari para muktamirin. Melampiaskan kekecewaan melalui tindakan anarkis, seperti perusakan, bukanlah cara yang tepat.
- Tindakan anarkis tidak mencerminkan nilai NU.
- Musyawarah adalah jalan keluar bagi perbedaan.
- Kekecewaan tidak seharusnya diekspresikan dengan kekerasan.
- Perusakan fasilitas bukanlah solusi.
- NU berkomitmen pada dialog dan diskusi.
“Jika ada yang merasa tidak puas dengan keputusan yang diambil, bukan berarti mereka boleh melakukan tindakan merusak seperti menghancurkan fasilitas atau peralatan. Itu bukan sikap yang diharapkan dari anggota NU,” ujar Yenny, yang merupakan putri dari Presiden ke-4 RI K.H. Abdurrahman Wahid, atau Gus Dur.
Menerima Keputusan Muktamar
Yenny juga menekankan bahwa keputusan mengenai masa idah politik perlu diterima oleh semua pihak karena hal ini merupakan hasil kesepakatan dalam muktamar. Ia menilai keputusan tersebut sangat penting untuk menjaga jarak antara NU dan partai politik.
Menurutnya, menjaga jarak ini diperlukan agar NU tidak terjebak dalam kepentingan politik praktis dan tetap berada di posisi netral terhadap seluruh partai politik yang ada.
Netralitas NU dalam Politik
“NU harus tetap netral dan berada di atas semua partai politik. Politik NU adalah politik kebangsaan,” tegas Yenny.
Ia menjelaskan lebih lanjut bahwa politik kebangsaan NU seharusnya diarahkan untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat dan bangsa, termasuk menjaga persatuan serta mendorong kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat.
Harapan untuk AHWA
Terkait pembentukan AHWA (Ahlul Halli wal Aqdi), Yenny berharap para kiai yang terpilih dapat mengambil keputusan yang terbaik dalam memilih Rais Aam dan kandidat Ketua Umum PBNU untuk periode mendatang.
“Semua yang terpilih adalah alim dan fakih. Kita semua memiliki harapan besar bahwa mereka dapat mengambil keputusan yang paling tepat dalam menentukan Rais Aam dan kandidat ketua umum yang akan memimpin NU ke depan,” imbuhnya.
Mendorong Rasa Hormat terhadap Keputusan Ulama
Yenny juga menekankan pentingnya bagi para muktamirin dan semua pihak yang terlibat dalam muktamar untuk menerima dan menghormati keputusan yang dihasilkan oleh para ulama. Hal ini dianggap penting untuk memastikan keberlangsungan NU dalam menghadapi berbagai tantangan di abad kedua organisasi ini.
Dengan begitu, Yenny Wahid menegaskan bahwa demonstrasi anarkis tidak hanya bertentangan dengan kultur Nahdlatul Ulama, tetapi juga merusak citra organisasi yang selalu mengedepankan musyawarah dan dialog dalam menyelesaikan perbedaan. Diharapkan, semua pihak dapat memahami dan menghargai nilai-nilai yang telah dibangun oleh NU selama ini.
➡️ Baca Juga: Kabut Asap Mengganggu Sungai Kapuas, Warga Diharapkan Waspada Terhadap Kecelakaan
