Ketua Komisi X DPR RI Tekankan Pentingnya Aturan Jelas untuk Pembatasan AI pada Pelajar

bila salsabilaMaret 16, 2026

36 2 minutes read

Jakarta – Dalam upaya mengatur penggunaan teknologi kecerdasan buatan (AI) di kalangan pelajar, pemerintah Indonesia berencana untuk menerapkan pembatasan yang tegas. Langkah ini diatur dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Tujuh Menteri yang memberikan pedoman tentang pemanfaatan teknologi digital dan AI dalam pendidikan. Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah, menekankan pentingnya adanya pedoman yang jelas dalam penerapan pembatasan ini. Dia berpendapat bahwa bila AI digunakan secara bijak, proses pembelajaran dapat ditingkatkan secara signifikan. “Kita memerlukan petunjuk teknis yang lebih rinci. Kita mengetahui bahwa teknologi, termasuk AI, memiliki banyak manfaat. Kami ingin agar AI tetap digunakan dalam konteks pendidikan,” ungkap Hetifah saat acara Smart Journalism di Jakarta, pada 15 Maret 2026.

Pentingnya Pembatasan Penggunaan AI dalam Pendidikan

Hetifah menegaskan bahwa anak-anak tidak dilarang untuk memanfaatkan teknologi digital dan AI. Namun, mereka harus dijauhkan dari dampak negatif yang mungkin timbul akibat penggunaan teknologi yang tidak terkontrol. “Teknologi yang bersifat instan dapat merusak kemampuan kognitif anak dan mengurangi kemampuan analitis mereka,” jelasnya. Oleh karena itu, pembatasan ini dimaksudkan untuk melindungi generasi muda dari efek samping yang merugikan.

Inisiatif Program AI Nasional untuk Pendidikan

Selain itu, Hetifah mengusulkan agar pemerintah merancang program AI Nasional yang difokuskan pada dunia pendidikan. “Contohnya, kami sudah memiliki Rumah Pendidikan, dan fitur-fitur yang berhubungan dengan AI seharusnya dapat dikembangkan di sana. Dengan cara ini, kami tetap dapat memanfaatkan AI, tetapi dalam format yang mendukung proses pembelajaran secara bertahap,” katanya.

Kerangka Hukum yang Mengatur Penggunaan AI

Pemerintah telah mengeluarkan SKB Tujuh Menteri mengenai Pedoman Pemanfaatan dan Pembelajaran Teknologi Digital serta Kecerdasan Artifisial dalam Pendidikan Formal, Nonformal, dan Informal. SKB ini ditandatangani oleh sejumlah menteri, termasuk Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, serta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti. Dalam kerangka ini, pemerintah berkomitmen untuk membatasi penggunaan AI instan, seperti aplikasi yang memungkinkan pelajar untuk menjawab pertanyaan dengan cara yang terlalu mudah dan cepat.

Tujuan Pembatasan AI untuk Pelajar

Menurut Pratikno, pembatasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pendidikan di tingkat dasar dan menengah tidak diperbolehkan untuk mengandalkan teknologi AI secara berlebihan. “Contohnya, penggunaan AI instan seperti bertanya kepada GPT tidak diperkenankan,” ujarnya. Meskipun ada batasan yang ditetapkan, pemerintah tetap mendukung penggunaan AI yang dirancang khusus untuk pendidikan.

Penggunaan AI yang terintegrasi dengan kurikulum pendidikan.
Pelatihan bagi guru untuk memanfaatkan teknologi AI dalam pengajaran.
Pembentukan platform yang aman untuk interaksi antara pelajar dan teknologi AI.
Pengembangan aplikasi pendidikan yang berorientasi pada pembelajaran interaktif.
Monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan AI dalam pendidikan.

Manfaat dan Risiko Penggunaan AI dalam Pendidikan

Teknologi AI memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Namun, penggunaannya harus dilakukan dengan hati-hati. Berikut adalah beberapa manfaat dan risiko yang perlu diperhatikan:

Manfaat Penggunaan AI

Peningkatan Kualitas Pembelajaran: AI dapat membantu pelajar memahami materi dengan cara yang lebih interaktif.
Personalisasi Pembelajaran: Teknologi ini dapat menyesuaikan materi dengan kebutuhan masing-masing siswa.
Efisiensi Waktu: AI dapat membantu guru dalam menyusun materi dan menilai pekerjaan siswa.
Akses ke Sumber Belajar yang Luas: Pelajar dapat mengakses berbagai sumber belajar secara online.
Pengembangan Keterampilan Digital: Menggunakan AI dapat meningkatkan keterampilan teknologi pelajar.

Risiko Penggunaan AI

Pengurangan Kemampuan Kognitif: Terlalu bergantung pada AI dapat mengurangi kemampuan berpikir kritis siswa.
Tidak Adanya Pengawasan yang Cukup: Penggunaan AI tanpa pengawasan dapat menyebabkan penyalahgunaan.
Ketidakadilan Akses: Tidak semua siswa memiliki akses yang sama terhadap teknologi.
Data Privasi: Penggunaan AI berpotensi menimbulkan isu privasi data siswa.
Resistensi terhadap Perubahan: Penggunaan teknologi baru dapat ditolak oleh sebagian guru atau siswa.

Kesimpulan

Dalam menghadapi era digital yang terus berkembang, penting bagi pemerintah untuk menerapkan pembatasan yang jelas terkait penggunaan AI pada pelajar. Dengan merancang kebijakan yang tepat, seperti program AI Nasional, diharapkan teknologi dapat digunakan secara efektif untuk mendukung proses belajar sambil meminimalkan risiko yang ada. Kesadaran akan manfaat dan risiko penggunaan AI harus menjadi bagian dari pembelajaran, tidak hanya bagi pelajar tetapi juga bagi guru dan semua pihak yang terlibat dalam pendidikan.