Pemerintah Kota New York baru saja mengambil langkah yang cukup berani dengan melarang penggunaan kecerdasan buatan (AI) di kalangan siswa sekolah dasar (SD) dan menengah pertama (SMP). Kebijakan ini berlaku mulai tahun ajaran baru yang akan dimulai pekan depan, dan melibatkan sekitar 600.000 siswa yang terdaftar dalam sistem sekolah negeri terbesar di Amerika Serikat. Ini merupakan kebijakan ketat dari Departemen Pendidikan yang tidak hanya melarang penggunaan alat berbasis AI di kalangan siswa hingga kelas tiga SD, tetapi juga melarang para guru untuk memanfaatkan teknologi tersebut dalam menilai tugas siswa. Selain itu, kebijakan ini juga menetapkan batas waktu penggunaan layar maksimal 45 menit sehari untuk siswa SMP dan memblokir penggunaan chatbot yang diklaim memberikan dukungan emosional. Langkah ini diambil dalam upaya untuk melindungi anak-anak dari pengaruh teknologi yang terlalu dini, sambil tetap memperkenalkan AI dengan hati-hati kepada siswa di tingkat yang lebih tinggi.
Melawan Narasi Teknologi dalam Pendidikan
Langkah tegas yang diambil oleh pemerintah kota ini merupakan salah satu kebijakan teknologi ruang kelas paling ketat di seluruh Amerika Serikat. Para pejabat setempat menegaskan bahwa tujuan dari kebijakan ini adalah untuk melindungi anak-anak dari paparan teknologi yang berlebihan, terutama pada usia dini. Wali Kota Zohran Mamdani menyatakan, “Industri teknologi ingin kita percaya bahwa pendidikan usia dini yang didukung AI bukan hanya tak terelakkan, tetapi juga diperlukan.” Namun, pemerintah kota tidak sependapat dengan pandangan tersebut.
Departemen Pendidikan berencana untuk mencabut atau memodifikasi sekitar 40 aplikasi pembelajaran yang saat ini dilengkapi dengan fitur AI untuk mata pelajaran seperti matematika dan membaca. Kanselir Sekolah Kamar Samuels menekankan bahwa anak-anak belajar dengan lebih baik ketika mereka dihadapkan pada tantangan yang sulit, melakukan kesalahan, dan berusaha untuk memperbaikinya. “Tidak ada aplikasi, chatbot, atau algoritme yang dapat menggantikan proses belajar yang produktif tersebut,” tambahnya.
Desakan dari Orang Tua
Pengenalan kebijakan ini juga tidak lepas dari desakan yang kuat dari orang tua yang khawatir tentang dampak AI terhadap kemampuan belajar anak-anak mereka dan potensi munculnya budaya menyontek. Kelly Clancy, pendiri kelompok orang tua yang peduli dengan AI, menyatakan bahwa regulasi ini adalah hasil dari perjuangan panjang. “Faktanya, kebijakan ini bisa terwujud berkat kerja keras luar biasa dari para orang tua di seluruh kota yang bersuara menentang pengaruh AI yang berlebihan di dalam kelas,” ujarnya.
Meski demikian, ada beberapa pengecualian dalam kebijakan ini. Aturan tersebut tidak berlaku untuk program instruksional tertentu seperti e-book, perangkat lunak pemrograman, alat bantu bagi siswa penyandang disabilitas, dan beberapa perangkat tes tertentu. Eric Dinowitz, Ketua Komite Pendidikan Dewan Kota, menyambut baik langkah ini tetapi tetap menginginkan evaluasi yang ketat terhadap implementasinya. “Ini tentu saja merupakan langkah maju,” katanya, “tetapi saya masih memiliki banyak pertanyaan.”
Implikasi bagi Guru dan Siswa SMA
Sementara itu, kebijakan ini tetap memberikan kelonggaran bagi para guru untuk menggunakan AI dalam menyusun rencana pelajaran atau menerjemahkan materi ajar. Namun, mereka dilarang keras untuk menggunakan AI dalam menentukan kelulusan siswa atau memberikan konseling krisis. Michael Mulgrew, Presiden serikat guru United Federation of Teachers, menekankan perlunya kejelasan dari pihak departemen mengenai implementasi kebijakan ini. “Jika kita ingin serius, mari kita mulai dari sumbernya, daripada berharap komunitas sekolah atau pendidik secara individu mencari tahu belakangan apakah apa yang digunakan di sekolah mereka sesuai dengan kebijakan baru ini,” tegasnya.
Bagi siswa SMA, penggunaan AI masih diperbolehkan namun dengan pengawasan yang ketat. Hanya lima alat AI yang diizinkan, dan waktu penggunaannya dibatasi. Contohnya, sebuah aplikasi analisis teks hanya boleh digunakan selama 15 menit per minggu. Selain itu, siswa SMA juga diwajibkan mengikuti kelas literasi AI untuk memahami risiko misinformasi dan fenomena ‘halusinasi’ yang sering muncul dari penggunaan AI.
Pengawasan dan Evaluasi Anggaran Pendidikan
Naveed Hasan, anggota panel pengawas pendidikan kota, berharap bahwa anggaran pendidikan yang besar dapat digunakan untuk mendorong perusahaan teknologi agar mereka merancang produk yang sesuai dengan kebutuhan pendidikan. “Apakah kita akhirnya dapat menggunakan skala, cakupan anggaran, dan daya beli New York City untuk mendesak para penjual agar menyesuaikan produk mereka dengan kebutuhan kita?” tanyanya. “Hal tersebut masih harus dibuktikan ke depannya,” tambahnya.
Pentingnya Kebijakan yang Seimbang
Kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Kota New York ini mencerminkan upaya untuk menghadapi tantangan baru yang ditimbulkan oleh kemajuan teknologi. Dengan larangan penggunaan AI di tingkat SD dan SMP, pemerintah berharap dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih sehat dan produktif bagi anak-anak. Namun, penting untuk terus mengevaluasi dampak dari kebijakan ini dan mencari keseimbangan antara memanfaatkan teknologi untuk pendidikan dan melindungi integritas proses belajar.
Ke depan, diharapkan akan ada lebih banyak diskusi mengenai bagaimana teknologi dapat diintegrasikan ke dalam pendidikan dengan cara yang tidak merugikan siswa, tetapi justru memberikan nilai tambah. Kebijakan ini bisa menjadi langkah awal menuju pendekatan yang lebih bijaksana dalam penggunaan teknologi di kelas, dengan tetap memperhatikan kebutuhan dan perkembangan anak-anak sebagai individu.
➡️ Baca Juga: Perusakan dan Pengupasan Kulit Pohon di Bandung: Dampak Lingkungan yang Perlu Diketahui
➡️ Baca Juga: Final All England 2026: An Se-young Melawan Wang Zhiyi, Indonesia Tak Berpartisipasi
