Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim, mengingatkan pemerintah untuk tidak mengabaikan kesehatan finansial PT Pertamina (Persero) dalam konteks penetapan kebijakan harga bahan bakar minyak (BBM), baik yang bersubsidi maupun nonsubsidi, terutama di tengah ketegangan geopolitik yang terjadi di Timur Tengah.
Pentingnya Stabilitas Kesehatan Finansial Pertamina
Pembebanan seluruh selisih harga BBM kepada Pertamina, menurut Rivqy, dapat menempatkan perusahaan energi nasional ini dalam situasi yang sangat sulit. Ia menekankan perlunya kejelasan dari pemerintah mengenai skema kompensasi untuk memastikan bahwa beban tersebut tidak mengganggu operasional Pertamina dalam jangka panjang.
“Ketidakjelasan dalam perhitungan harga dapat menimbulkan dampak sistemik bagi sektor energi nasional secara keseluruhan. Dalam situasi harga minyak mentah dunia yang berfluktuasi, Pertamina terpaksa menghadapi tantangan finansial yang signifikan,” ungkap Rivqy dalam jumpa pers di Jakarta pada Minggu, 5 April.
Peran Kementerian Keuangan
Rivqy juga menegaskan pentingnya peran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam menjaga keseimbangan antara stabilitas harga dan ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia mendesak agar alokasi anggaran untuk subsidi dan kompensasi energi dapat disiapkan dalam jumlah yang memadai.
- Menjaga arus kas perusahaan pelaksana
- Mencegah risiko terhadap stabilitas keuangan negara
- Memastikan keberlanjutan fiskal
“Kemenkeu harus memastikan agar tidak terjadi hambatan dalam arus kas perusahaan-perusahaan yang menjalankan program ini. Hal ini sangat penting untuk menjaga kestabilan fiskal dan menghindari risiko yang dapat mengganggu kesehatan keuangan negara,” tambahnya.
Risiko Utang Baru
Rivqy memperingatkan bahwa kebijakan yang tampaknya baik ini bisa berpotensi menciptakan beban utang baru yang dapat membahayakan struktur keuangan negara di masa depan. Oleh karena itu, evaluasi kebijakan secara berkala menjadi hal yang sangat penting.
“Pemerintah perlu melakukan evaluasi secara rutin terhadap kebijakan penahanan harga BBM dengan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti dinamika harga minyak internasional, kondisi fiskal negara, dan dampaknya terhadap daya beli masyarakat,” ujarnya.
Kebijakan Penahanan Harga BBM
Sebelumnya, pemerintah telah memutuskan untuk menahan harga BBM pada 1 April 2026 di tengah fluktuasi harga minyak dunia. Kebijakan ini mengharuskan PT Pertamina untuk menanggung selisih antara harga jual dan harga keekonomian BBM nonsubsidi untuk sementara waktu.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa langkah ini dapat diambil karena kondisi keuangan Pertamina saat ini dianggap cukup baik. Hal ini sejalan dengan kelancaran pembayaran subsidi dan kompensasi energi yang diberikan oleh pemerintah.
“Saat ini, Pertamina mampu menanggung beban ini karena pembayaran dari pemerintah berjalan lancar, di mana kami membayar kompensasi setiap bulan dengan persentase yang terus-menerus,” ujar Purbaya saat berada di Wisma Danantara, Jakarta, pada Rabu, 1 April lalu.
Likuiditas Pertamina yang Stabil
Ia menambahkan bahwa likuiditas Pertamina mengalami perbaikan karena pemerintah mempercepat pembayaran kewajiban subsidi dan kompensasi. Dengan kondisi ini, Pertamina diperkirakan masih memiliki kemampuan untuk menyerap tekanan akibat kenaikan harga minyak global dalam jangka pendek.
Namun, situasi ini tidak boleh membuat pemerintah lengah. Penting bagi pemerintah untuk terus memantau dan menyesuaikan kebijakan agar dapat menjaga kesehatan finansial Pertamina dalam jangka panjang.
Implikasi bagi Sektor Energi Nasional
Kesehatan finansial Pertamina bukan hanya penting bagi perusahaan itu sendiri, tetapi juga bagi sektor energi nasional secara keseluruhan. Pertamina merupakan entitas yang sangat vital dalam menjaga ketersediaan energi di Indonesia.
- Memastikan pasokan energi yang stabil
- Menjaga harga energi yang terjangkau bagi masyarakat
- Mendukung pertumbuhan ekonomi nasional
Oleh karena itu, kebijakan yang diambil pemerintah harus mempertimbangkan dampak yang lebih luas dari kesehatan finansial Pertamina. Setiap keputusan harus dilakukan dengan cermat dan berdasarkan analisis yang mendalam untuk menghindari konsekuensi negatif di masa yang akan datang.
Langkah Selanjutnya untuk Pertamina
Ke depannya, Pertamina perlu menerapkan strategi yang lebih proaktif dalam mengelola risiko harga minyak dan fluktuasi pasar. Ini termasuk diversifikasi sumber energi dan pengembangan teknologi yang lebih efisien.
Dengan adanya strategi yang tepat, diharapkan Pertamina dapat menjaga kesehatan finansialnya dan tetap berkontribusi terhadap ketahanan energi nasional.
Kesimpulan
Secara keseluruhan, kesehatan finansial Pertamina harus menjadi perhatian utama bagi semua pemangku kepentingan. Integrasi antara kebijakan pemerintah dan kemampuan Pertamina untuk beroperasi secara efisien menjadi kunci untuk mencapai stabilitas dalam sektor energi Indonesia.
Pemerintah dan Pertamina perlu bekerja sama untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak hanya bersifat sementara, tetapi juga berkelanjutan dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan negara.
➡️ Baca Juga: Tabrakan Kereta dan KRL di Bekasi Timur: Penyebab dan Dampaknya terhadap Transportasi Publik
➡️ Baca Juga: Panduan Bansos ATENSI YAPI 2026: Syarat dan Cara Cek Penerima Secara Efektif
