Dalam menghadapi ketidakpastian yang ditimbulkan oleh gejolak energi global dan krisis geopolitik, penguatan koordinasi di tingkat holding serta penggunaan instrumen stabilisasi menjadi aspek yang sangat penting bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Tanpa upaya yang terorganisir, BUMN berisiko mengalami dampak yang signifikan, yang dapat memengaruhi kinerja dan keberlanjutan operasional mereka.
Urgensi Koordinasi dalam Menghadapi Krisis Geopolitik
Krisis geopolitik yang terus berkembang dan fluktuasi harga energi dunia menuntut BUMN untuk meningkatkan kapasitas koordinasi dan manajemen risiko mereka. Menurut penelitian yang dilakukan oleh BUMN Research Group (BRG) di bawah Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, krisis yang terjadi di Selat Hormuz pada tahun 2026 menjadi tantangan serius bagi ketahanan BUMN. Penelitian ini menunjukkan bahwa dampak dari krisis tersebut tidak merata di antara berbagai perusahaan BUMN.
“Salah satu temuan kunci dari penelitian ini adalah bahwa dampak gejolak geopolitik terhadap BUMN bersifat asimetris, di mana tidak semua perusahaan mengalami tekanan yang sama,” ungkap Managing Partner BRG, Toto Pranoto, dalam sebuah wawancara di Jakarta.
Dampak Asimetris terhadap BUMN
Dalam kajian berjudul “Ketahanan BUMN Menghadapi Risiko Geopolitik: Stress Test Krisis Selat Hormuz 2026,” disimpulkan bahwa BUMN yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap impor energi, nilai tukar, dan bahan baku asing mengalami tekanan yang lebih besar. Pertamina, misalnya, harus menanggung beban impor minyak yang tinggi di tengah lonjakan harga global. Di sisi lain, PLN menghadapi tantangan dari kontrak listrik yang terikat dalam dolar AS, sedangkan Garuda Indonesia tertekan oleh meningkatnya biaya operasional akibat kenaikan harga avtur.
Toto menambahkan, “BUMN seperti ASDP, BUMN Karya, Pupuk Indonesia, dan beberapa entitas lainnya juga merasakan dampak melalui cara yang berbeda, mulai dari kenaikan harga aspal hingga gangguan dalam rantai pasok pupuk.”
Peluang di Tengah Tantangan
Namun, tidak semua BUMN terpuruk. Beberapa dari mereka justru meraih keuntungan, terutama yang berfokus pada komoditas ekspor. Misalnya, Bukit Asam mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga batu bara, sektor kelapa sawit menikmati daya saing biodiesel berbasis CPO, sementara Freeport Indonesia dan MIND ID juga meraih manfaat dari harga tembaga dan emas yang meningkat. Toto menekankan bahwa pola asimetris ini menciptakan potensi natural hedge, di mana keuntungan dari satu kelompok dapat menutupi kerugian kelompok lainnya, meskipun mekanisme koordinasi antar holding masih terbatas.
Konsekuensi terhadap APBN
Studi BRG juga menggarisbawahi tekanan yang muncul terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akibat tingginya harga minyak dunia yang melebihi asumsi dasar sebesar Rp70 per barel. Kenaikan harga yang melampaui 90 dolar AS dapat berpotensi meningkatkan beban subsidi dan kompensasi energi yang harus ditanggung pemerintah.
Rekomendasi Mitigasi untuk BUMN
Dalam rangka menghadapi tantangan ini, BRG merekomendasikan sepuluh langkah mitigasi yang dibagi ke dalam tiga jangka waktu. Untuk jangka pendek (0–6 bulan), langkah-langkah tersebut mencakup:
- Diversifikasi sumber pasokan minyak
- Peningkatan cadangan bahan bakar minyak (BBM)
- Pengembangan mekanisme lindung nilai untuk komoditas energi
- Pengaturan alokasi sumber daya di tingkat holding
Untuk jangka menengah (6–36 bulan), langkah-langkah yang diusulkan meliputi:
- Pembangunan cadangan strategis
- Reformasi mekanisme harga BBM
- Percepatan proyek pembangunan kilang
- Peningkatan manajemen risiko valuta asing di PLN
Penguatan Koordinasi Lintas Sektor
Selain itu, studi ini juga merekomendasikan pembentukan Commodity Stabilization Fund oleh holding BUMN dan pelaksanaan stress test secara berkala pada portofolio BUMN. “Penguatan koordinasi di tingkat holding dan penggunaan instrumen stabilisasi menjadi kunci agar BUMN dapat lebih tahan terhadap gejolak geopolitik global,” tegas Toto.
Peran Pemerintah dalam Koordinasi Energi
Pemerintah juga memiliki peran penting dalam memperkuat koordinasi untuk memastikan kapal-kapal Indonesia dapat melintasi Selat Hormuz dengan aman. Juru Bicara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dwi Anggia, menegaskan bahwa kementerian terus melakukan komunikasi dan koordinasi yang intensif dengan Kementerian Luar Negeri untuk memastikan proses pelintasan kapal Indonesia berlangsung aman dan lancar. Keselamatan awak kapal menjadi prioritas utama, tidak hanya terkait dengan muatan yang dibawa.
Keberhasilan BUMN dalam menghadapi tantangan energi global sangat bergantung pada bagaimana mereka dapat beradaptasi dan berkolaborasi. Dengan mengintegrasikan pendekatan yang lebih strategis dan terkoordinasi, BUMN akan lebih siap menghadapi berbagai risiko yang mungkin timbul di masa depan.
➡️ Baca Juga: Israel dan Lebanon Setuju Perpanjang Gencatan Senjata Tiga Minggu Menurut Trump
➡️ Baca Juga: Pemprov DKI Targetkan Layanan Air Perpipaan Capai 100 Persen di Seluruh Wilayah
