Klaim Laut China vs Hukum Internasional: Analisis Komprehensif

Latar Belakang Klaim Historis China

Klaim China atas Laut China Selatan didasarkan pada apa yang disebut “garis sembilan titik” (nine-dash line). Garis ini pertama kali muncul pada peta resmi China tahun 1947, yang saat itu memiliki 11 garis. Pada tahun 1953, dua garis dihapus dari Teluk Tonkin, menyisakan sembilan garis yang kini menjadi dasar klaim China.

China berargumen bahwa klaim ini memiliki dasar historis. Menurut pemerintah China, nelayan dan pelaut China telah menggunakan perairan ini selama berabad-abad, dan dokumen-dokumen sejarah menunjukkan bahwa wilayah tersebut telah menjadi bagian dari teritori China sejak zaman dinasti kuno.

Garis sembilan titik mencakup sekitar 90% dari total luas Laut China Selatan. Area ini meliputi beberapa gugus kepulauan utama seperti Kepulauan Paracel, Kepulauan Spratly, Karang Scarborough, dan Kepulauan Pratas. Klaim ini bertumpang tindih dengan klaim maritim negara-negara lain seperti Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei, dan Indonesia.

Ketentuan UNCLOS 1982 dan Zona Ekonomi Eksklusif

Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982 merupakan instrumen hukum internasional yang mengatur hak dan tanggung jawab negara dalam penggunaan laut dan sumber daya laut. China telah meratifikasi UNCLOS pada tahun 1996, yang secara teori mengikat negara tersebut pada ketentuan-ketentuan konvensi.

UNCLOS menetapkan beberapa zona maritim yang dapat diklaim oleh negara pantai:

Berdasarkan UNCLOS, klaim maritim harus didasarkan pada daratan (land dominates the sea). Ini berarti bahwa hak maritim suatu negara berasal dari kedaulatannya atas wilayah daratan, bukan dari klaim historis atas perairan.

Analisis Yuridis: Klaim China vs Ketentuan ZEE

Klaim China berdasarkan garis sembilan titik bertentangan dengan ketentuan UNCLOS dalam beberapa aspek fundamental:

Pasal 121 UNCLOS menyatakan bahwa pulau dapat menghasilkan ZEE dan landas kontinen, sementara “batu karang yang tidak dapat mendukung kehidupan manusia atau kehidupan ekonomi sendiri” hanya berhak atas laut teritorial. China telah melakukan reklamasi besar-besaran untuk mengubah fitur maritim menjadi pulau buatan, namun UNCLOS menegaskan bahwa pulau buatan tidak menghasilkan ZEE atau landas kontinen.

Studi Kasus: Sengketa China-Filipina dan Keputusan PCA 2016

Pada tahun 2013, Filipina mengajukan gugatan terhadap China ke Pengadilan Arbitrase Permanen (PCA) di Den Haag terkait klaim maritim di Laut China Selatan. Filipina menantang legalitas klaim garis sembilan titik China dan status fitur maritim di Kepulauan Spratly dan Karang Scarborough.

China menolak untuk berpartisipasi dalam proses arbitrase, dengan alasan bahwa pengadilan tidak memiliki yurisdiksi atas kasus tersebut. Meskipun demikian, proses arbitrase tetap berlanjut sesuai dengan ketentuan Lampiran VII UNCLOS.

Pada 12 Juli 2016, PCA mengeluarkan putusan yang membatalkan klaim China berdasarkan garis sembilan titik. Pengadilan menyatakan bahwa klaim tersebut tidak memiliki dasar hukum sejauh klaim tersebut melebihi batas-batas maritim yang diizinkan oleh UNCLOS.

China dengan tegas menolak putusan tersebut dan menyatakan bahwa keputusan itu “null and void”. Hingga saat ini, China tetap mempertahankan klaimnya dan terus melakukan aktivitas di wilayah yang disengketakan, termasuk pembangunan pulau buatan dan pengerahan aset militer.

Dampak Geopolitik terhadap ASEAN dan Negara Pantai

Sengketa Laut China Selatan memiliki dampak geopolitik yang signifikan terhadap ASEAN dan negara-negara pantai di kawasan:

Fragmentasi ASEAN

Sengketa ini telah menyebabkan perpecahan di antara negara-negara ASEAN. Beberapa negara yang memiliki klaim tumpang tindih dengan China (Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei) cenderung mengambil posisi yang lebih tegas, sementara negara-negara yang tidak memiliki klaim langsung (Thailand, Kamboja, Laos, Myanmar) cenderung bersikap netral atau bahkan mendukung posisi China.

Dampak terhadap Indonesia

Meskipun Indonesia bukan negara pengklaim di Kepulauan Spratly atau Paracel, garis sembilan titik China bertumpang tindih dengan ZEE Indonesia di perairan Natuna. Indonesia telah menghadapi beberapa insiden dengan kapal nelayan dan penjaga pantai China di wilayah tersebut. Menanggapi hal ini, Indonesia telah memperkuat kehadiran militernya di Kepulauan Natuna dan secara resmi menamai perairan tersebut sebagai “Laut Natuna Utara”.

Militarisasi Kawasan

China telah melakukan reklamasi besar-besaran di beberapa fitur maritim di Kepulauan Spratly dan Paracel, mengubahnya menjadi pulau buatan dengan fasilitas militer seperti landasan pacu, pelabuhan, dan sistem radar. Hal ini telah mendorong negara-negara lain untuk meningkatkan anggaran pertahanan dan memperkuat kehadiran militer mereka di kawasan.

Respons Komunitas Internasional

Amerika Serikat

AS telah mengambil posisi yang jelas menentang klaim China. Meskipun tidak mengambil sikap terhadap klaim kedaulatan yang tumpang tindih, AS menegaskan pentingnya kebebasan navigasi dan penerbangan di Laut China Selatan. AS secara rutin melakukan “operasi kebebasan navigasi” (FONOP) di perairan yang diklaim China dan memberikan dukungan militer kepada sekutu di kawasan seperti Filipina.

Australia

Australia telah menyatakan dukungannya terhadap putusan PCA 2016 dan menekankan pentingnya penyelesaian sengketa secara damai berdasarkan hukum internasional. Australia juga telah meningkatkan kerja sama pertahanan dengan negara-negara di kawasan dan secara aktif berpartisipasi dalam latihan militer bersama.

Uni Eropa

Uni Eropa telah mengadopsi pendekatan yang lebih diplomatik, menekankan pentingnya dialog dan kerja sama. UE mendukung penyelesaian sengketa secara damai berdasarkan UNCLOS dan telah menyerukan penyelesaian Code of Conduct (COC) antara ASEAN dan China.

Pembangunan Pulau Buatan dan Militarisasi

Salah satu aspek paling kontroversial dari strategi China di Laut China Selatan adalah pembangunan pulau buatan melalui reklamasi besar-besaran. Sejak 2013, China telah mengubah terumbu karang dan fitur maritim lainnya menjadi pulau buatan dengan infrastruktur sipil dan militer.

Menurut UNCLOS, pulau buatan tidak menghasilkan ZEE atau landas kontinen. Namun, China menggunakan pulau-pulau ini sebagai basis untuk memperkuat kontrolnya atas wilayah yang disengketakan dan untuk memproyeksikan kekuatan militernya di kawasan.

Pembangunan pulau buatan ini juga telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan, termasuk kerusakan terumbu karang dan ekosistem laut. Dalam putusannya, PCA menyatakan bahwa aktivitas reklamasi China telah menyebabkan “kerusakan parah, luas, dan permanen terhadap ekosistem terumbu karang”.

Proyeksi Resolusi Konflik Melalui Jalur Diplomasi dan Hukum

Meskipun situasi di Laut China Selatan tetap tegang, ada beberapa jalur potensial untuk resolusi konflik:

Code of Conduct (COC)

ASEAN dan China telah bekerja sama untuk mengembangkan Code of Conduct yang akan mengatur perilaku pihak-pihak di Laut China Selatan. Negosiasi ini telah berlangsung selama bertahun-tahun, dengan kemajuan yang lambat. Tantangan utama termasuk cakupan geografis COC dan apakah dokumen tersebut akan mengikat secara hukum.

Negosiasi Bilateral

China lebih menyukai pendekatan bilateral dalam menyelesaikan sengketa teritorial. Beberapa negara, seperti Filipina di bawah pemerintahan Presiden Duterte, telah mengambil pendekatan yang lebih akomodatif terhadap China dan mengesampingkan putusan PCA untuk mengejar kerja sama ekonomi.

Mekanisme Multilateral

Forum multilateral seperti ASEAN Regional Forum (ARF) dan East Asia Summit (EAS) menyediakan platform untuk dialog tentang isu-isu keamanan regional, termasuk Laut China Selatan. Namun, efektivitas forum-forum ini dibatasi oleh prinsip konsensus ASEAN dan pengaruh China terhadap beberapa negara anggota.

Posisi dan Kepentingan Indonesia

Indonesia memiliki posisi unik dalam sengketa Laut China Selatan. Secara resmi, Indonesia bukan negara pengklaim dalam sengketa Kepulauan Spratly atau Paracel. Namun, garis sembilan titik China bertumpang tindih dengan ZEE Indonesia di perairan Natuna.

Indonesia telah mengambil beberapa langkah untuk menegaskan kedaulatannya:

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki kepentingan vital dalam menjaga integritas UNCLOS, yang memberikan dasar hukum bagi konsep “negara kepulauan” dan hak-hak maritim yang terkait. Indonesia juga memiliki kepentingan ekonomi yang signifikan di perairan Natuna, yang kaya akan sumber daya perikanan dan cadangan gas alam.

Kesimpulan

Sengketa Laut China Selatan merupakan contoh klasik pertentangan antara klaim historis dan hukum internasional modern. Klaim China berdasarkan garis sembilan titik bertentangan dengan prinsip-prinsip fundamental UNCLOS, yang telah diratifikasi oleh China sendiri.

Putusan PCA 2016 memberikan kejelasan hukum tentang status klaim China, namun implementasi putusan tersebut tetap menjadi tantangan besar karena penolakan China dan keterbatasan mekanisme penegakan hukum internasional.

Bagi Indonesia dan negara-negara lain di kawasan, penting untuk terus menegaskan hak-hak maritim berdasarkan UNCLOS sambil mengejar dialog dan kerja sama dengan China. Pendekatan yang seimbang antara ketegasan dan diplomasi akan menjadi kunci dalam mengelola sengketa ini dalam jangka panjang.

Sumber Daya dan Referensi