Arsip Tag: Rektor UI

Pelaksana Pemilu harus Bertindak Jurdil, Eks Rektor UI M Anis: Demokrasi Dibangun Tak Mudah

DEPOK – Mantan Rektor UI periode 2014-2019, Prof. Dr. IR Muhammad Anees angkat bicara mengenai kondisi demokrasi saat ini menjelang pemilu 2024. Hal itu diketahuinya saat ia menyampaikan keprihatinan mengenai kondisi demokrasi kepada guru besar dan mahasiswi UI di Halaman Rektorat UI, Depok, Jawa Barat, Jumat (2/2/2024). ).

Ia meminta umat pilihan Tuhan bersikap jujur ​​dan adil. Sebab, kata Ines, menciptakan kebebasan tidaklah mudah.

Baca juga: Guru Besar dan Mahasiswa UI Angkat Bicara Tentang Hancurnya Supremasi Hukum dan Kebebasan di Indonesia

“Sebelum kami mendengarkan keluh kesah kami, kami mohon agar seluruh elemen yang berperan dalam pemilu yang adil (jujur ​​dan adil) dapat melakukan pekerjaan baik ini untuk anak cucu kita di masa depan.” Membangun kemandirian bukanlah hal yang mudah. “ucap Innes.

Anies pun berharap seruan seluruh pakar UI dapat didengar untuk mensukseskan pemilu 2024. Ia berharap pemilu bisa menjadikan Indonesia lebih maju.

“Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat didengar oleh semua pihak yang mempunyai peran dalam mensukseskan pemilu 2024,” ujarnya.

Baca juga: Ini 4 Himbauan Guru Besar dan Mahasiswa UI, Tak Takut Pemilu

Saya berdoa agar pemilu kali ini berjalan dengan baik dan membuahkan hasil yang dapat membawa Indonesia lebih maju ke depannya, imbuhnya.

Berikut empat poin yang diminta para dosen dan mahasiswa UI.

1. Hukuman atas segala tindakan. Pelanggaran kebebasan berekspresi

2. Menuntut hak masyarakat untuk memilih dalam pemilu harus dilaksanakan tanpa rasa takut atau bahaya.

3. Meminta agar seluruh ASN, perwira, TNI, dan Polri dibebaskan dari pemaksaan calon pemenang.

4. Menghimbau seluruh perguruan tinggi di Indonesia untuk mengelola dan memantau proses pemungutan suara dan penghitungan suara di daerahnya.

SK Rektor UI, Melki Sedek Dijatuhi Sanksi Administratif sebagai Pelaku Kekerasan Seksual

Kaurama, Jakarta – Rektor Universitas Indonesia menyatakan Melki Sadek, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa UI (BEM UI) tidak aktif karena kasus kekerasan seksual. Hal itu tertuang dalam Surat Keputusan Rektor UI, Nomor 49/SK/R/UI/2024 yang ditandatangani Rektor UI Ari Kunkoro pada 29 Januari 2024.

Keputusan Rektor yang disahkan pada Selasa itu berbunyi: “Keputusan Rektor Universitas Indonesia menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku kekerasan seksual atas nama Melki Sedek, mahasiswa nomor 1906363000, Fakultas Hukum Universitas Indonesia”. malam tanggal 30 Januari 2024.

Keaslian surat itu dikonfirmasi Tempo oleh Amelita Lucia, Kepala Humas UI. Benar (surat itu) resmi, katanya, Rabu, 31 Januari 2024.

Dalam surat tersebut, Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual atau Satgas PPKS menyimpulkan berdasarkan pemeriksaan informasi dan bukti bahwa pelaku Melki Sedek telah melakukan tindakan kekerasan seksual fisik terhadap korban.

Dengan surat itu, Rektor UI pun atas rekomendasi Satgas PPKS memberikan sanksi kepada Melk berupa skorsing selama satu semester. “Selama masa penangguhan, pelaku dilarang menghubungi, mendekati, dan/atau menjenguk korban,” bunyi surat itu. Pelaku juga tidak diperkenankan untuk aktif mengikuti kegiatan kemahasiswaan baik di tingkat program, jurusan, maupun universitas.”

Selama masa skorsingnya, Melky juga diwajibkan mengikuti konseling psikologis sehingga ia hanya diperbolehkan hadir atau berada di kampus UI jika diperlukan untuk mengikuti sesi konseling/edukasi penyerangan, pekerja seks langsung di kampus UI.

Sebelumnya, pemberitaan pelecehan seksual yang dilakukan Melki Sedek ramai diperbincangkan sejak Desember 2023. Berdasarkan wawancara Tempo yang dikutip Majalah Tempo edisi 31 Desember 2023, Melky Sedek membantah tudingan tersebut.

“Sampai hari ini saya masih belum tahu aturan apa yang saya langgar. Saya masih tidak ingat. Bahkan, saya tidak pernah melakukan tindakan kekerasan apa pun, termasuk kekerasan seksual,” kata Melki dalam wawancara eksklusif dengan Tempo, Desember lalu. 31 Agustus 2023.

Melki juga mengaku tidak mengetahui adanya tuduhan pelecehan seksual terhadap dirinya di kampus, baru mengetahuinya saat menerima surat dari ketua BEM pada 18 Desember 2023.

“Saya tidak bisa menjelaskan apa masalahnya,” kata Melki. Yang jelas pada 18 Desember 2023 saya mendapat surat penonaktifan dari BEM UI. Ini mekanismenya di BEM UI”.

Melki pun mengaku prihatin untuk menciptakan lingkungan yang aman, termasuk menghindari pelecehan seksual. Padahal, Melki sempat mengubah Peraturan BEM UI Nomor 1 Tahun 2021. “Termasuk fokus pada anggota yang diyakini terlibat pelecehan seksual, baik terbukti atau tidak,” ujarnya, jelas atau tidak, akan diberhentikan sementara.

Kemudian, pada 22 Desember 2023, Melki mengaku sudah dipanggil satgas PPKS. “Saya sempat ditanyai beberapa hal seputar pelaporan tersebut. Namun saya belum mengetahui sepenuhnya tanggalnya, identitas pelapor dan korbannya. Saya menghormati prosesnya,” ujarnya.

Antarmuka pengguna dijelaskan

Amelita menjelaskan seluruh prosedur sebelum dikenai sanksi oleh UI sesuai langkah yang ditetapkan pemerintah. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada perguruan tinggi dalam merumuskan kebijakan dan melaksanakan tindakan PPKS terkait Tridharma di dalam atau di luar kampus untuk memajukan kehidupan kampus Sekolah yang manusiawi, bermartabat, adil, inklusif, kooperatif, dan tanpa kekerasan. Mahasiswa meliputi pendidik, tenaga kependidikan, dan warga kampus pada perguruan tinggi.

“Universitas Indonesia (UI) yang berada di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi harus patuh dan patuh terhadap peraturan tersebut,” kata Amelita.

Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 menyebutkan, dalam pelaksanaan Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual (PPKS), pimpinan perguruan tinggi akan membentuk satuan tugas (Satgas) di tingkat perguruan tinggi. UI telah memiliki Satgas PPKS yang menjalankan tugasnya sesuai Pasal 34 Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 dan menangani pelaporan kekerasan seksual melalui mekanisme yang diatur dalam Pasal 38 yaitu mulai dari penerimaan laporan, pemeriksaan dan kesimpulan serta dari tahap persiapan. rekomendasi. , pemulihan dan tindakan untuk mencegah terulangnya kembali. Rekomendasi Satgas PPKS ditetapkan dengan keputusan pimpinan perguruan tinggi.

Demikian pula dalam hal ini, dalam menjalankan fungsinya terkait penanganan kekerasan seksual di lingkungan UI, Satgas PPKS UI memberikan rekomendasi mengenai sanksi. Peraturan administratif yang tertuang dalam Keputusan Perdana Menteri. “Tampaknya untuk mencapai rekomendasi ini memerlukan proses yang panjang dan melelahkan hingga sanksi diumumkan,” kata Amelita.

Pilihan Redaksi: Poster Penggerebekan Istana 1 Februari, Ketua BEM UI Tak Berfungsi Melki Tolak Aksi Mulai

UI menyatakan komitmennya untuk memberikan akses yang adil kepada calon mahasiswa dari seluruh wilayah dan tingkat sosial ekonomi di Indonesia. Baca selengkapnya

Profesor Harkristut Hakrisnovo dan Profesor Koentjoro marah ketika beberapa pihak, termasuk perwakilan Istana, menyebut gerakan para profesor dan menyebut mereka partisan. Baca selengkapnya

Melky Sedek Huang masih menunggu jawaban dari hasil pemeriksaan ulang kasus dugaan pelecehan seksual tersebut. Baca selengkapnya

Komentar tersebut dibagikan di media sosial oleh X, salah satu saksi kasus dugaan pelecehan seksual terhadap Melky Sedek Huang. Baca selengkapnya

MWA merupakan lembaga UI yang menjalankan fungsi perundang-undangan di bidang non-akademik yang mewakili pemerintah, masyarakat, dan UI. Baca selengkapnya

Beberapa pihak menilai suara kritis civitas akademika tidak mengarah pada Jokowi sebagai gerakan moral. Selain Bahlil dan Airlanga Hartarto, siapa lagi? Baca selengkapnya

Semua yang terpampang di website UI merupakan hasil jerih payah bersama. Baca selengkapnya

Pakar politik UI ini menilai Anies, Prabowo, dan Ganjar berdasarkan tiga indikator kunci dalam debat capres final. Berapa skornya Baca selengkapnya

Beberapa warga sekolah mengkritik Jokowi. Siapa saja mereka dan apa panggilan mereka? Baca selengkapnya

Rocky Gerung menanggapi berbagai pernyataan pihak universitas mengenai kondisi demokrasi saat ini. Dia menyebutnya sebagai seruan moral. Baca selengkapnya