MK Nyatakan Tak Berwenang Diskualifikasi Jabatan Wapres Gibran Karena Bukti Ijazah Setara SMA Tidak Ditemukan

bila salsabilaOktober 7, 2026

7 3 minutes read

Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengambil keputusan penting terkait status pendidikan Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden Republik Indonesia. Dalam sidang yang digelar pada 7 Oktober 2026, MK menyatakan tidak menemukan bukti yang meyakinkan mengenai ijazah Gibran yang setara dengan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) dari luar negeri. Meskipun demikian, keputusan ini tidak berdampak pada posisi Gibran sebagai Wakil Presiden, yang tetap sah dan tidak bisa dibatalkan.

Keputusan Mahkamah Konstitusi

Hakim Adies Kadir menyampaikan bahwa berdasarkan norma Pasal 169 huruf r dan Pasal 227 huruf l Undang-Undang Pemilu, Mahkamah tidak memiliki kewenangan untuk mendiskualifikasi Gibran dari jabatannya. Hal ini disebabkan karena permohonan yang diajukan tidak lagi relevan, mengingat Gibran sudah terpilih dan dilantik sebagai Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024.

Keputusan tersebut menandai berakhirnya proses Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, sekaligus menegaskan bahwa Gibran tidak lagi berstatus sebagai calon. Oleh karena itu, Mahkamah menilai bahwa tidak adanya ijazah yang setara dengan pendidikan SMA dari luar negeri menjadi isu yang seharusnya diselesaikan oleh lembaga yang berwenang dalam menilai syarat calon presiden dan wakil presiden sesuai dengan konstitusi.

Argumentasi Hukum di Balik Keputusan

Selama sidang, Mahkamah mengkaji dengan teliti argumentasi yang diajukan oleh para Pemohon, yang berusaha untuk membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait status Gibran. Mahkamah menegaskan bahwa objek perkara yang dimohonkan oleh para Pemohon merupakan domain yang sepenuhnya dalam kewenangan Mahkamah untuk memeriksa dan memutuskan, sesuai dengan asas ius curia novit yang diatur dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

Hakim Enny Nurbaningsih menyatakan bahwa Mahkamah tidak bisa menghindar dari tanggung jawabnya untuk menggali kebenaran materiil, meskipun tidak ada batasan spesifik mengenai lembaga mana yang berwenang menyelesaikan sengketa setelah pelantikan calon terpilih.

Fakta-fakta yang Terungkap

Dalam pertimbangan hukum, MK mencermati isu terkait dokumen yang diajukan, termasuk Surat Keterangan (Suket) Nomor: 9149/D.D1/KS/2019. Para Pemohon berargumen bahwa Suket tersebut cacat administratif karena tidak dilengkapi dengan dokumen ijazah atau sertifikat yang menegaskan tingkat pendidikan Gibran.

Setelah memeriksa semua bukti yang disajikan dalam persidangan, Mahkamah tidak menemukan dokumen yang menunjukkan bahwa Gibran memiliki ijazah atau sertifikat pendidikan setara SMA. Keterangan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah juga menguatkan fakta ini, yang menyatakan bahwa tidak ada bukti dokumen ijazah yang melampirkan surat penyetaraan ijazah luar negeri.

Dokumen yang Diajukan

Mahkamah mencatat bahwa dokumen yang ada, seperti certificate of attendance dan catatan akademik lainnya, tidak dapat dianggap sebagai bukti kelulusan. Sebab, dokumen-dokumen tersebut hanya menunjukkan kehadiran Gibran dalam proses pembelajaran, bukan sebagai tanda telah menyelesaikan pendidikan di jenjang tertentu.

Certificate of attendance bukan bukti kelulusan, melainkan bukti kehadiran.
Dokumen lainnya seperti academic records tidak cukup untuk memenuhi syarat pendidikan.
Mahkamah tidak menemukan ijazah sebagai syarat untuk disetarakan dengan pendidikan SMA.
Penilaian keabsahan ijazah menjadi ranah lembaga yang berwenang.
Keputusan MK menegaskan bahwa status Gibran sebagai Wakil Presiden tetap sah.

Kedudukan Hukum Para Pemohon

Berbagai pihak mengajukan permohonan untuk membatalkan keputusan terkait Gibran, termasuk organisasi masyarakat sipil, partai politik, dan individu. Namun, dalam perspektif hukum, Mahkamah menilai bahwa para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum yang cukup untuk mengajukan perkara ini. Hal ini disebabkan karena mereka bukan pasangan calon presiden atau wakil presiden yang diatur dalam Undang-Undang.

Hakim Konstitusi Liliek P. Adi menegaskan bahwa pemohon tidak memiliki posisi hukum untuk mengajukan perkara, sehingga eksepsi Termohon terkait kedudukan hukum mereka dikabulkan. Dengan demikian, permohonan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Mahkamah.

Proses Hukum yang Ditempuh

Mahkamah mengingatkan bahwa permohonan Perselisihan Hasil Pemilu ini diajukan oleh Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Partai Ummat, Denny Indrayana, dan beberapa warga negara yang tergabung dalam Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Mereka mendalilkan bahwa syarat pendidikan Gibran tidak sah pada saat pencalonannya sebagai wakil presiden.

Para Pemohon menganggap syarat pendidikan SLTA harus dipenuhi oleh setiap calon.
Mereka berpendapat bahwa tanpa memenuhi syarat pendidikan, pencalonan Gibran tidak sah.
Permohonan ini menjadi refleksi dari kedaulatan rakyat dalam pemilihan umum.
Mahkamah menegaskan legitimasi pendidikan sebagai syarat utama.
Keputusan ini berimplikasi pada kepastian hukum dalam proses pemilu.

Implikasi Keputusan Mahkamah

Keputusan MK ini memiliki dampak signifikan terhadap proses pemilihan umum di Indonesia. Dengan menegaskan bahwa Gibran tetap sah sebagai Wakil Presiden, Mahkamah menghindarkan potensi kekacauan dan ketidakpastian yang mungkin ditimbulkan oleh persoalan keabsahan pendidikan.

Keputusan ini juga menunjukkan pentingnya kejelasan dan ketegasan dalam regulasi yang mengatur syarat calon pemimpin di masa depan. Hal ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi calon-calon pemimpin lainnya untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Secara keseluruhan, keputusan ini mencerminkan komitmen Mahkamah Konstitusi untuk menegakkan prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam sistem politik Indonesia. Masyarakat diharapkan dapat lebih memahami proses hukum yang mengatur pemilihan umum dan pentingnya memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh undang-undang.