Berita Dinas DPRD Jabar Ono Surono rekonstruksi

DPRD Jabar Ono Surono Sarankan Restrukturisasi Dinas untuk Efisiensi Layanan Publik

bila salsabilaMaret 28, 2026

28 3 minutes read

Dalam upaya meningkatkan efisiensi layanan publik, Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono, telah mengajukan usulan untuk melakukan restrukturisasi sejumlah dinas yang memiliki kesamaan fungsi. Hal ini berkaitan dengan arahan pemerintah mengenai efisiensi anggaran yang semakin mengemuka dalam diskusi-diskusi publik.

Usulan Restrukturisasi Dinas

Ono Surono, yang merupakan anggota dari partai PDIP, mengungkapkan bahwa ide untuk melakukan restrukturisasi dinas tersebut bukanlah hal baru. Ia telah menyampaikan usulan ini kepada Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dalam beberapa kesempatan sebelumnya.

“Saya telah mengusulkan kepada Gubernur agar dinas-dinas yang memiliki fungsi serupa dapat digabungkan,” ujarnya dalam pernyataan yang disampaikan pada hari Jumat, 27 Agustus.

Contoh Sektor Pertanian

Di sektor pertanian, misalnya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki beberapa dinas yang terpisah, seperti Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, serta Dinas Perkebunan. Menurut Ono, penggabungan dinas-dinas ini menjadi langkah yang tepat untuk meningkatkan efisiensi.

“Penggabungan ini seharusnya bisa dilakukan,” tegasnya, menekankan pentingnya melakukan langkah-langkah strategis dalam pengelolaan anggaran daerah.

Pentingnya Restrukturisasi untuk Efisiensi

Sebagai bagian dari dorongan untuk efisiensi, Ono menyatakan bahwa sudah saatnya Gubernur Dedi Mulyadi mengambil tindakan konkret dalam melakukan restrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Langkah ini, menurutnya, sangat penting untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran.

“Dengan menggabungkan dinas yang memiliki kesamaan, kita bisa melakukan penghematan anggaran secara signifikan,” jelasnya, menggambarkan potensi positif dari restrukturisasi ini.

Perhatian terhadap Karyawan

Namun, dalam pernyataannya, Ono juga menekankan pentingnya menjaga keberlangsungan kerja bagi pegawai, terutama pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Ia menegaskan bahwa efisiensi yang dimaksud bukanlah untuk mengorbankan posisi karyawan.

“Saya menolak adanya pemutusan hubungan kerja (PHK), khususnya bagi PPPK. Mereka telah bertugas dalam pelayanan publik selama bertahun-tahun dan berhak mendapatkan perlindungan,” tambahnya.

Mendukung Arahan Efisiensi Anggaran

Ono Surono juga menegaskan bahwa ia sepenuhnya mendukung berbagai langkah efisiensi anggaran yang diusulkan. Ia menjelaskan bahwa DPRD Jawa Barat sendiri telah menerapkan beberapa kebijakan penghematan dalam operasionalnya.

“Kami telah menghilangkan kunjungan luar provinsi dan luar negeri, serta melakukan penghematan dalam biaya makan dan minum,” ungkapnya, menyoroti komitmen DPRD terhadap efisiensi anggaran.

Inovasi dalam Rapat Kerja

Lebih lanjut, Ono menambahkan bahwa jika diperlukan, rapat kerja DPRD juga dapat dilakukan secara daring sebagai langkah untuk lebih menghemat anggaran. Praktik ini telah terbukti efektif selama masa pandemi Covid-19.

“Kami tidak keberatan untuk melaksanakan rapat secara virtual demi efisiensi yang lebih baik,” tutupnya, menegaskan fleksibilitas dalam menerapkan teknologi untuk meningkatkan efektivitas layanan publik.

Mengapa Restrukturisasi Dinas Penting?

Restrukturisasi dinas bukan hanya sekedar penggabungan, tetapi juga merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa anggaran yang ada digunakan secara optimal. Dalam konteks pemerintahan daerah, hal ini menjadi semakin penting mengingat tantangan ekonomi yang dihadapi.

Dengan melakukan restrukturisasi, pemerintah dapat:

Mengurangi tumpang tindih fungsi antar dinas.
Meningkatkan kolaborasi dan koordinasi antar dinas yang sejenis.
Mengoptimalkan sumber daya manusia dan anggaran yang ada.
Meningkatkan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat.
Mempercepat proses pengambilan keputusan dalam kebijakan publik.

Langkah-Langkah Implementasi Restrukturisasi

Untuk memastikan bahwa restrukturisasi dinas berjalan dengan baik, pemerintah daerah perlu melakukan beberapa langkah strategis, antara lain:

Melakukan analisis mendalam mengenai fungsi dan tanggung jawab masing-masing dinas.
Melibatkan stakeholder terkait dalam proses perencanaan dan implementasi.
Menetapkan indikator keberhasilan untuk mengevaluasi hasil restrukturisasi.
Memberikan pelatihan dan dukungan kepada pegawai yang terpengaruh oleh perubahan.
Menyusun rencana komunikasi yang jelas untuk menginformasikan perubahan kepada publik.

Menjaga Kualitas Layanan Publik

Salah satu kekhawatiran utama dalam melakukan restrukturisasi adalah dampaknya terhadap kualitas layanan publik. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa perubahan yang dilakukan tidak mengganggu pelayanan yang sudah ada.

Penggabungan dinas harus dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan memastikan bahwa semua layanan tetap berjalan dengan baik. Langkah ini juga harus diiringi dengan peningkatan kapasitas dan kompetensi pegawai agar mereka dapat beradaptasi dengan perubahan.

Kesimpulan

Restrukturisasi dinas adalah langkah penting untuk efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan publik di Jawa Barat. Dengan dukungan dari semua pihak, perubahan ini diharapkan dapat membawa dampak positif bagi masyarakat dan meningkatkan kualitas layanan yang diberikan. Melalui pendekatan yang tepat, pemerintah dapat memastikan bahwa kebutuhan masyarakat tetap menjadi prioritas utama, tanpa mengorbankan kesejahteraan pegawai yang telah berkontribusi selama ini.