Arsip Tag: Dirty vote

Dirty Vote Ungkap Politik Gentong Babi, IDEAS: Politisasi Bansos Jokowi Terlihat Sejak Pemilu 2019

Kaurama, Jakarta – Direktur Institute of Demographic and Poverty Studies (IDEAS) Yusuf Wibisono menanggapi isu politik tong babi pada pemilu 2024 yang terungkap dalam film Dirty Vote. Politik tong babi adalah cara politik yang menggunakan uang negara dan mengucurkannya ke daerah pemilihan agar gubernur dapat dipilih kembali. Salah satu caranya adalah dengan mempolitisasi bantuan sosial atau PANSUS.

Yusuf mengatakan bansos tersebut dipolitisasi untuk kepentingan elektoral pribadi Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Pasalnya, kebijakan tersebut menguntungkan calon wakil presiden kedua, Gebran Rakabuming Raka yang merupakan anak kandung presiden.

Padahal, Yusuf menilai kebijakan tong babi tersebut sudah lama diterapkan oleh Jokowi. Indikasi politisasi bansos yang dilakukan Presiden Jokowi sudah terlihat sejak Pilpres 2019, bahkan sejak menjabat, kata Yusuf saat dihubungi Tempo, Selasa, 13 Februari 2024.

Yusuf juga menjelaskan, penyaluran bansos di era Jokowi berlangsung tanpa henti sepanjang tahun lalu. Tak hanya bansos reguler, tapi juga bansos personalisasi. Menurut dia, hal tersebut jelas bukan upaya pengentasan kemiskinan atau kebijakan menjaga daya beli masyarakat.

Menurut Joseph, kebijakan tersebut benar-benar mencerminkan keinginan politik yang tidak dapat ditolak untuk segera mendapatkan dukungan elektoral pada pemilu 2024 yang akan segera tiba.

Ia kemudian mencontohkan, hal ini terlihat dari jumlah keluarga penerima bantuan Program Keluarga Harapan atau PKH pada tahun 2014. Penerima bantuan PKH di akhir era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY sebanyak 2,7 juta keluarga Penerima Manfaat ( KBM).

Namun pada tahun 2015, jumlah CPM meningkat menjadi 3,5 juta rumah tangga. Pada tahun 2016, jumlah KPM kembali meningkat hingga mencapai 6 juta rumah tangga. Pada tahun 2018, jumlah KPM meningkat dua kali lipat lagi menjadi 10 juta rumah tangga.

Begitu pula dengan jumlah penerima bantuan pangan nontunai atau BPNT. Jumlah penerima manfaat program BNPT terus meningkat, dari sekitar 15 juta keluarga pada tahun 2015 menjadi sekitar 21 juta keluarga pada tahun 2020, kata Yusuf.

Selain perluasan bansos, Yusuf mencatat anggaran bansos melonjak tajam dari 49,6 triliun Ire pada 2016 menjadi 112,5 triliun Ire pada 2019. Ia menegaskan, anggaran bansos yang sangat besar itu akan terus berlanjut meski pandemi terus berlanjut. Saya sudah selesai.

Yusuf mengatakan anggaran bantuan sosial pada tahun 2023 diperkirakan mencapai Rp146,5 triliun dan pada tahun 2024 menjadi Rp152,3 triliun. Angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan anggaran sebelum pandemi yang hanya sebesar Rp112,5 triliun pada tahun 2019. Dengan adanya program bansos langsung Mitigasi Risiko Pangan, maka anggaran bansos tahun 2024 sebesar Rp152,3 triliun akan semakin bertambah sebesar Rp11,25 triliun.

Namun, menurut Yusuf, peningkatan cakupan dan volume bantuan sosial seperti PKH dan BPNT bukan merupakan indikasi komitmen pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan. Ia menilai kebijakan tersebut dilatarbelakangi oleh kepentingan elektoral karena bantuan sosial dalam jumlah besar dan berkelanjutan rentan disalahgunakan untuk kepentingan politik praktis jangka pendek.

Joseph berkata: “Bantuan sosial telah menjadi arena untuk mencari keuntungan ekonomi, selain untuk mendapatkan simpati masyarakat terhadap kepentingan elektoral mereka yang berkuasa.”

Tercatat, anggaran perlindungan sosial (Berlinsus) juga meningkat signifikan selama pandemi. Jumlahnya meningkat dari Rp308 triliun pada tahun 2019 menjadi Rp498 triliun pada tahun 2020. Angka tersebut meningkat sebesar 61,5 persen. Namun setelah itu menurun, turun sebesar 6 persen pada tahun 2021, kemudian turun sebesar 1,6 persen pada tahun 2022. Jumlah tersebut juga diperkirakan akan menurun sebesar 4,7 persen pada tahun 2023.

Namun anggaran Berlensus meningkat menjelang pemilu 2024. Anggaran tersebut meningkat dari 439 triliun IRE pada tahun 2023, dan meningkat menjadi 494 triliun IRE pada rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024. Joseph mengatakan, 12,4 persen, ini merupakan fenomena elektoral pada siklus anggaran (electoral budget cycle).

Pilihan Editor: Katanya Indonesia sedang menghadapi ‘ayunan ketiga’, dan Faisal Basri serukan pemakzulan Jokowi

Inilah yang mereka katakan tentang film Dirty Vote. Baca selengkapnya

Ketenangan pemilu 2024 dipenuhi dengan laporan sejumlah masyarakat kepada penyelenggara pemilu bahkan hingga polisi.

DP Foxy sebelumnya secara resmi melaporkan direktur dan tiga ahli hukum tata negara yang ikut campur dalam pengambilan suara kotor dokumenter tersebut ke Mabes Polri. Baca selengkapnya

Sutradara The Dirty Voice dan tiga bintangnya dilaporkan ke polisi akibat kemunculan mereka di film tersebut saat jeda kampanye. Baca selengkapnya

Berikut profil Hakim Mahkamah Konstitusi yang menyatakan menyetujui seluruh perkara terkait batasan usia calon presiden dan wakil presiden Guntur Hamzah. Film Dirty Vote menyebut namanya. Baca selengkapnya

TPN Ganjar-Mahfud menilai pemberian kenaikan token yang dilakukan Presiden Jokowi kepada pegawai Pawaslu tidak tepat waktu. Baca selengkapnya

Pakar hukum UGM Hirlambang Weeratraman mengatakan pemberitaannya mengenai film Dirty Vote dapat mengancam kebebasan akademik dan seni. Baca selengkapnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani juga akan memilih di TPS 73 Bintaro, Tangsel. Baca selengkapnya

Ide awal pembuatan film dokumenter Dirty Vote bermula dari keprihatinan sutradara Dande Dwi Laksono, saat melihat pemberitaan kecurangan pada pemilu 2024.

Boyamin Sayman menjawab soal kejanggalan tes fisik Almas di Mahkamah Konstitusi yang dibahas dalam film Dirty Vote. Jadi, ada jalan segera bagi Gibran untuk menjadi calon wakil presiden. Baca selengkapnya