Arsip Tag: Bapanas

Bapanas Bantah Bansos Sebabkan Kelangkaan Beras di Pasar Tradisional dan Modern

Kaurama, Jakarta – Presiden Badan Penyediaan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menginstruksikan kementerian dan lembaga terkait untuk memastikan kemudahan distribusi produk beras di pasar tradisional dan modern.

Hal itu terungkap usai Jokowi mengumpulkan sejumlah menteri dan raja di Istana Kepresidenan untuk membahas permasalahan terkait ketersediaan pangan, khususnya beras, pada Senin (12/2/2024).

Arief menjelaskan, Jokowi membuat Bulog membagi stok yang ada di pasar, untuk mengatasi laporan kekurangan beras.

“Saat ini di Cipinang (Pasar Beras) stoknya lebih dari 34 ribu ton, dan ini harus menjangkau pasar tradisional dan modern. Orde baru itu ‘banjir’, kata Arif.

Arief bersama Direktur Utama Perum Bulog, Bayu Krisnamurthi dan Menteri BUMN Erick Thohir akan meninjau Pasar Beras Cipinang untuk memastikan sistem bongkar muat beras dapat disediakan dari pelabuhan langsung ke pasar dan didistribusikan ke pedagang.

“Jadi mari kita bekerja sama dengan semua vendor. Pagi ini saya bersama Bulog dan pedagang akan membahas semua ini untuk mengisi pasar pedagang, ujarnya.

Ia juga menegaskan, program subsidi pangan beras tidak berpengaruh terhadap stok beras di pasar. Namun bantuan saham Beras Pemerintah yang dikelola Bulog tersebut dihentikan sementara pada 8-14 Februari 2024 untuk menghormati penyelenggaraan Pemilu 2024.

Sebelumnya, Kamar Dagang Indonesia (Aprindo) menjelaskan penyebab harga beras di pusat perbelanjaan, toko kecil, dan supermarket melebihi harga jual maksimal (HET). Hal ini terjadi karena harga beras di petani sudah tinggi.

Presiden Aprindo General Roy N Mandey mengatakan pengembang telah menaikkan harga pembelian (redemption) sebesar 20 hingga 35 persen dibandingkan HET pada pekan lalu. Mau tidak mau, pengecer pun harus menaikkan harga jualnya ke konsumen.

Faktanya, saat ini kami tidak punya pilihan dan harus membeli HET dengan harga tinggi dari petani atau penjual beras lokal, bagaimana kami bisa menjual ke HET, kata Roy, dilansir Antara, Minggu ( 11). /2/2024).

Roy mengatakan Aprindo tidak mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan dan mengendalikan harga yang ditetapkan produsen barang konsumsi.

Harga yang ditetapkan oleh produsen di lapisan atas kemudian mengalir ke pengecer di lapisan bawah melalui sistem distribusi, dan kemudian masyarakat membeli atau mengkonsumsinya di toko-toko modern.

Kenaikan harga dari produsen dapat menyebabkan lowongan kerja atau kekurangan produk di toko modern Indonesia.

Menurut Roy, kelangkaan di kemudian hari bisa menimbulkan kepanikan atau pembelian berlebihan karena takut kekurangan stok.

Senada dengan itu, Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) Reynaldi Sarijowan juga mengatakan, harga beras saat ini telah memecahkan sejarah. Menurut dia, rata-rata beras dijual Rp13.500 per kilo (kilo) sedangkan rata-rata beras dijual Rp18.500 per kilo.

“Ini merupakan harga beras tertinggi sepanjang masa pemerintahan Presiden Jokowi,” kata Reynaldi di Jakarta, Senin (12/2/2024).

Selain kenaikan harga, produksi beras medium dan medium juga mulai langka di pasar tradisional. Keadaan ini membuat harga beras menjadi tinggi. “(Saat ini) beras semakin banyak dan sulit mencari beras di pasar lokal,” ujarnya.

Reynaldi mengatakan, kenaikan dan kekurangan beras disebabkan pemerintah tidak memiliki informasi yang akurat mengenai produk yang dihasilkan untuk proyek bantuan pangan (bansos) dan orang lain.

Situasi ini diperburuk dengan kurangnya persiapan pemerintah dalam menghadapi badai El-Nino.

Ke depan, IKAPPI meminta pemerintah memperhatikan peningkatan beras menghadapi sulitnya memperoleh produk di pasar alam. Jika diperhatikan, keadaan ini mungkin merugikan masyarakat sebagai konsumen karena lemahnya daya beli.

“Ini penting karena ini masa politik, masa pemilu, jadi banyak beras yang diambil dari pasar tradisional luar negeri atau petani besar. Ini yang harus dilindungi Pemerintah dalam waktu dekat,” ujarnya.

Dipanggil KPK Soal Kasus SYL, Bos Bapanas: Insya Allah Tidak Ada Penyetoran Uang

Kaurama, Jakarta – Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanasi) Arief Prasetio Adi dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini. Apa yang mereka diskusikan?

Arief mengaku memenuhi panggilan KPK sebagai saksi kasus korupsi yang melibatkan mantan Menteri Pertanian Sihrul Yassin Limpo. Arief mengaku mendapat beberapa pertanyaan dari penyidik ​​KPK.

Rinciannya, ada 10 pertanyaan yang diajukan penyidik ​​KPK. Pertanyaan-pertanyaan tersebut antara lain riwayat pekerjaan, biodata dan beberapa pertanyaan terkait hubungan Badan Pangan Nasional alias BAPANAS dan Kementerian Pertanian.

“Kami informasikan bahwa Badan Pangan Nasional dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 66 Tahun 2021. Jadi beda lembaga dengan Kementerian Pertanian (Kementan),” kata Arief dalam keterangan resminya, Jumat, 2 Februari 2024.

Menurut dia, memang ada lembaga keamanan pangan yang pejabat eselon satu-nya adalah Kementerian Pertanian. “Tetapi ketika saya masuk, itu sudah menjadi lembaga tersendiri dari Kementerian Pertanian.

Berikutnya: Arief pun mengakui Bapanas tidak ada kaitannya secara struktural….

Selain itu, Arief mengaku Bapanas belum memiliki struktur organisasi dengan Kementerian Pertanian. Namun hanya pada isu terkait penyiapan neraca komoditas, serta pada beberapa isu yang memerlukan kerja sama antar kementerian dan lembaga.

Insya Allah tidak boleh ada (setoran tunai), karena lembaganya terpisah, anggarannya, BA (Bagian Anggaran) terpisah, kegiatannya juga berbeda, pajaknya juga berbeda,” kata Arief.

Ia melanjutkan, kabar pemanggilannya ia dengar pada 26 Januari 2024 melalui media. Surat undangan resmi dari Komisi Pemberantasan Korupsi baru ia terima pada 29 Januari lalu.

“Saya tegaskan tidak ada pihak yang melakukan transfer, karena (sebelumnya) sudah ada undangan ke biro hukum Kementerian Pertanian,” kata Arief.

Pilihan Editor: OJK Gandeng Kemenko Perekonomian, Peserta Dapat Akses Modul Literasi Keuangan Sebelum Bekerja

Polda Metro masih memeriksa mantan Menteri Pertanian SIL dan dua anak buahnya di Kementerian Pertanian dalam kasus pungutan liar Firli Bahur. Baca selengkapnya

Berkas perkara mantan Ketua KPK Firli Bahur masih belum lengkap. Bolak-balik Polda Metro dan Kejaksaan Tinggi DKI. Baca selengkapnya

Praswad menilai Firi Bahur tak boleh lepas dari kasus dugaan pemerasan terhadap Siyakrul Yasin Limpo. Baca selengkapnya

Dalam kasus pemerasan di Rutan KPK, petugas memberikan pelayanan kepada narapidana yang ingin menggunakan ponsel di sel tahanan. Baca selengkapnya

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor diperiksa KPK pada Jumat pekan lalu. Berikut sederet fakta terkait pemeriksaan tersebut. Baca selengkapnya

Ada 4 tersangka penyuap Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba yang akan segera dibawa ke pengadilan tipikor. Baca selengkapnya

Dalam dua hari menjelang Pemilihan Umum (Pemilu), harga seluruh bahan pangan mengalami kenaikan. Baca selengkapnya

“Itu dia, itu dia, itu,” kata Gus Muhdlor sambil meninggalkan rombongan media tersebut di dalam gedung BPK Merah Putih. Baca selengkapnya

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor meninggalkan gedung KPK merah putih pada pukul 14.17 WIB. Ia menegaskan, dirinya diperiksa sebagai saksi. Baca selengkapnya

Dalam pemeriksaan Dewan Komisioner KPK, Albertina Ho mengungkap para terdakwa melakukan pungli di tiga rutan KPK yakni Gedung Merah Putih, Gedung C1, Guntur. Baca selengkapnya

Bapanas: Bantuan Pangan Beras Kembali Disalurkan Mulai Hari Ini

Kaurama , Jakarta – Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arif Prasito Adi mengatakan bantuan pangan beras telah disalurkan setelah ditutup sementara pada 8-14 Februari 2024 untuk mendukung berbagai tahapan pemilu. Kelancaran Partai Demokrat

Dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis, 15 Februari 2024 lalu, Arif mengatakan, “Bantuan pangan beras akan kami mulai hari ini setelah hari pemungutan suara pemilu kemarin (14 Februari 2024).

Hal itu disampaikan Pastor Arif Prasito Adi usai mendampingi Presiden Joko Widodo alias Jokowi meninjau stok pangan, khususnya beras di Pasar Induk Sipinang, Jakarta.

Arif mengatakan, bantuan pangan beras 10 kg yang diberikan kepada 22 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Indonesia merupakan bagian dari program intervensi pemerintah untuk menjaga stabilitas pangan.

“Sangat dibutuhkan masyarakat dan mampu menarik permintaan beras di pasar,” kata Arif.

Arif mengatakan, realisasi bantuan pangan beras yang disalurkan ke beberapa CPM sejak 7 Februari sudah mencapai 185 ribu ton.

Mencapai 185 ribu ton sebelum ditutup sementara hingga 7 Februari. Target penyaluran 2 bulan pertama tahun 2024 sebanyak 440 ribu ton, kata Arif.

Sedangkan untuk program GPM, lanjut Arif, hingga Januari 2024 sudah tersebar sebanyak 429 kali di 85 kabupaten/kota.

Berikutnya: Baru-baru ini, pada bulan Februari, program GPM bertujuan untuk dilaksanakan….

Saat ini, hingga bulan Februari, program GPM ditargetkan dapat dilaksanakan sebanyak 234 kali di 65 kabupaten/kota dan dapat meningkat seiring dengan kerja sama pemerintah pusat dan daerah.

Arif menjelaskan, pada Januari hingga awal Februari, produksi dan konsumsi beras tidak seimbang sehingga jika harga beras di pasaran relatif tinggi maka harga padi juga masih tinggi. Meski demikian, dia memastikan stok beras masih dalam kondisi aman

“Dari segi ketersediaan stok, kami pastikan mencukupi. Tentu tugas pemerintah adalah menyeimbangkan hulu dan hilir.” Nanti kalau produksi beras kita mencapai 3,5 juta ton atau Maret harga berasnya bagus,” jelas Arif.

Arif mengatakan, sulit untuk menyamai harga beras dua tahun lalu karena biaya pupuk, sewa lahan, hari kerja, dan lain-lain meningkat.

Presiden RI ke-7 didampingi Menteri Perdagangan Zulkifli Hassan, D.K. Executive General Jakarta Heru Budi Hartono didampingi NFA I Gusti Ketut, Deputi Bidang Ketersediaan dan Keberlanjutan Pangan. Direktur Utama Astawa, Perum Bulog Aira Krishnamurti dan Direktur Utama PT Food Station Tjinang Jaya Pamrihadi Wirayo.

Sebelumnya, Bai Krishnamurthy, Direktur Utama Perum Blog, mengatakan ketersediaan stok beras saat ini berjumlah 1.180.000 atau 1.180 juta ton yang dipastikan dapat memenuhi kebutuhan beras nasional hingga April 2024.

“Stok (beras) kita 1.180.000 ton, jadi cukup. Misalnya kebutuhan beras SPHP (pasokan pangan dan stabilitas harga) dua kali lipat, itu sudah cukup. Bantuan pangan akan tersedia hingga Maret dan April. Cukup,” ujarnya pada Selasa, 13 Februari 2024 di Jakarta.

Bai menjelaskan stok beras tersebut akan disalurkan dalam bentuk RP. 0 Bantuan pangan beras, beras SPHP dan beras komersil

Pilihan Redaksi: BPS: Surplus Neraca Perdagangan Januari 2024 Capai $2,02 Miliar, 45 Bulan Berturut-turut

Pemerintah akan terus menyalurkan beras bersubsidi hingga Juni 2024. Baca selengkapnya

Tuti Diya kesulitan mencari beras karena stok beras di toko reguler Superindo Kalimalang di Jakarta Timur kosong. Baca selengkapnya

Banyak toko retail modern di Jakarta yang kehabisan stok Badan Pangan Nasional angkat bicara mengenai hal tersebut. Baca selengkapnya

Nampaknya banyak toko ritel modern di Kota Jakarta Selatan yang masih kehabisan stok beras hingga saat ini. Baca selengkapnya

Pasangan calon presiden dan wakil presiden Provo Subianto-Gibran Racabuming Raka (Provo-Gibran) memimpin penghitungan awal. Baca selengkapnya

Jokowi mengatakan, penyaluran bantuan sosial atau bansos sangat membantu pengendalian harga beras Baca selengkapnya

Airwa Krishnamurti memantau langsung pendistribusian bantuan pangan beras di Kantor Pos Sukasari Bogor. Baca selengkapnya

Berita Terkini: Salut 5 jari dan 2 pesan Bapak Muliani kepada Presiden terpilih Jokowi mengungkap penyebab kekurangan beras. Baca selengkapnya

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hassan meresmikan Bazar Banta di Kabupaten Bangai, Sulawesi Tengah. Baca selengkapnya

Presiden Jokowi telah mengarahkan Badan Pangan Nasional (BAPANAS) untuk mendistribusikan stok beras Bulog ke pasar. Baca selengkapnya

Kepala Bapanas Bantah Bantuan Pangan Sebagai Politisasi Jelang Pemilu

Kaurama, JAKARTA – Kepala Badan Pangan Nasional (PABANAS) Arif Prasetyo Adi membantah bantuan pangan pemerintah berupa beras kepada masyarakat miskin merupakan bentuk politik jelang pemilihan umum (pemilu) 2024.

Arief mengatakan, bantuan pangan merupakan amanah yang diatur undang-undang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Baca juga: Kementan dan Papanas Ajak Stakeholder Sambut Panen 2024

Sebelumnya ramai dibicarakan soal politisasi bantuan pangan beras yang dilakukan berbagai pihak terkait pemilu 2024 yang tinggal beberapa hari lagi.

Karena yang terakhir adalah bantuan pangan yang katanya politis, saya mau bilang, ini sudah lama dilakukan, kata Arief dalam keterangannya, Kamis (8/2) lalu.

Baca selengkapnya: Papanas dan MUI berkolaborasi untuk memperkuat pengelolaan sistem pangan

Arief mengatakan, UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyebutkan bahwa “bantuan pangan merupakan amanah yang harus dipenuhi pemerintah untuk rakyat.”

Namun hal tersebut baru bisa dilaksanakan setelah tablet tersebut terbentuk pada tahun 2021.

Menurut Arief, kewenangan Babanas bersinggungan dengan kementerian dan lembaga lain. Misalnya di Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian BUMN.

Jadi, bantuan pangan dan lain-lain itu sudah ada di Badan Pangan karena undang-undang dan Perpres yang bilang. Jadi bukan karena pemilu, bukan, katanya.

Mantan Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) ini mengatakan, bantuan pangan beras pemerintah disalurkan pada hari libur nasional, yakni 8 Februari dan 9 Februari 2024.

Kemudian, pada 10 Februari hingga 14 Februari 2024, bantuan pangan pemerintah dihentikan sementara karena kampanye pemilu masih berlangsung.

“Presiden suruh kita hentikan, kalau tidak kita hentikan, itu namanya politisasi.

Dalam Peraturan KPU No. 3 Tahun 2022, masa kampanye pemilu 2024 akan berakhir pada Sabtu, 10 Februari. Setelah itu, masa tenang pemilu akan berlangsung pada Minggu, 11 Februari hingga Selasa, 13 Februari.

Namun, lanjut Arief, pada 15 Februari atau sehari setelah referendum, pihaknya akan melanjutkan bantuan jatah beras kepada 22 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Ia juga yakin bantuan pangan bisa terus meningkat terlepas dari siapa presiden yang terpilih.

“Ada quick count tanggal 14 sore dan saya sudah ketemu (pemenangnya). Perusahaan pangan tetap menjalankan tugas negara. Negara ini harus untuk rakyat, itu ketertiban hukum,” tambahnya.(mcr4/jpnn)

Bansos Pangan Disetop Sementara, Pengamat: Kepentingan Politisnya Malah Makin Kental

Kaurama , Jakarta – Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansia menyoroti kebijakan pemerintah yang menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras menjelang hari pemungutan suara.

Trubus menilai penghentian sementara ini justru menegaskan politisasi bantuan sosial atau bansos yang banyak dibicarakan belakangan ini.

Nuansa kepentingan politik justru akan sangat kuat, sangat tinggi, jika kesejahteraan turun sekarang menjelang pemilu 2024, kata Trubus kepada Tempo, Kamis, 8 Februari 2024.

Trubus mengatakan, pemerintah sebenarnya tidak boleh memotong bantuan pangan untuk beras, apa pun alasannya. Pasalnya, kata Trubus, pemberian bantuan pangan merupakan bentuk kehadiran negara yang diamanatkan konstitusi. “Pasal 34 UUD 45 menyebutkan fakir miskin dan terlantar menjadi tanggung jawab negara. “Bantuan sosial itu dalam rangka tugas negara,” ujarnya.

Menurut Trubus, penghentian sementara penyaluran bantuan pangan beras ini justru akan merugikan keluarga penerima manfaat atau KPM. “Kalau dihentikan sekarang, akan merugikan masyarakat.” Hal ini akan sangat disayangkan bagi masyarakat yang sangat miskin. Bagaimana jika tidak ada pekerjaan, tetapi penangguhan ini terus berlanjut. “Sungguh memilukan,” kata Trubus.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanasi) Arief Prasetio Adi sebelumnya mengatakan, Presiden Joko Widodo alias Jokowi telah mengumumkan pendistribusian bantuan pangan berupa beras dihentikan sementara. Belum ada tanda-tanda politisasi pada rangkaian pemilu hingga hari pemungutan suara.

Pak Presiden juga menyampaikan secara terpisah, jika harus dihentikan, maka harus dihentikan agar tidak ada kontroversi bahwa bantuan pangan ini dipolitisasi, kata Arief dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 7 Februari.

Menurut dia, kebijakan ini dilakukan agar proses pemilu berjalan lancar. Sebelumnya, Peraturan No. 3 Komisi Pemilihan Umum (GEC) Tahun 2022 mengatur masa kampanye pemilu tahun 2024 pada Sabtu, 10 Februari.

“Kemudian pada tanggal 11 hingga 13 Februari yang merupakan masa tenang pemilu, bantuan pangan beras dihentikan sementara untuk menghormati pemilu dan pemutakhiran data. Sekali lagi, ini karena tidak ada politisasi bantuan pangan, kata Arief.

Namun, menurut Arief, bantuan pangan sangat dibutuhkan masyarakat dan sudah direncanakan pemerintah sejak lama. Distribusi bantuan pangan akan dilanjutkan setelah hari pemilu.

JOHANNES MAHARSO | Anissa Fabiola

Pilihan Redaksi: Beredar Perubahan Tarif Transfer Jadi Rp 150 Ribu, BCA: Itu Penipuan

Hari ini, Rabu, 14 Februari merupakan hari pemungutan suara yakni pemilu 2024. Baca selengkapnya

Aplikasi Warga Jaga Suaramu merupakan wadah partisipasi aktif masyarakat dalam memantau dan melaporkan kegiatan pemilu. Baca selengkapnya

Berita terpopuler: Berita awal dugaan kasus korupsi Prabowo dalam pembelian jet Mirage, promosi khusus pemilu di Dunkin’ Donuts di Bekari Belanda. Baca selengkapnya

Pada hari Selasa, 13 Februari 2024, 3 berita teratas dunia dimulai dengan operasi bebas sandera Israel yang menewaskan 74 warga Palestina. Baca selengkapnya

Mahfud Md menggelar Tirakatan di Yogyakarta pada Senin malam, 13 Februari 2024. Ia optimis dengan hasil pemungutan suara hari ini. Baca selengkapnya

Harga beras terlihat meningkat untuk sebagian besar bahan pangan dan pemerintah telah memperkenalkan kesejahteraan sebagai kebijakan negara. Baca selengkapnya

Seorang petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) wilayah Magetan, Jawa Timur, diduga meninggal karena kelelahan. Baca selengkapnya

Mayoritas yang diam berarti mayoritas yang diam. Dalam pemilu, kelompok mayoritas yang diam berperan penting dalam memperoleh hasil pemungutan suara. Baca selengkapnya

TPN Ganjar-Mahfud menilai persetujuan Presiden Jokowi untuk menaikkan tukin pegawai Bawaslu bukan saat yang tepat. Baca selengkapnya

Menteri Keuangan Sri Muliani juga akan memilih di TPS 73 Bintaro, Tangerang Selatan. Baca selengkapnya

Bos Bapanas Bantah Kelangkaan Beras Premium di Ritel Modern karena Stok Pemerintah Menipis

Kaurama, Jakarta – Kepala Badan Pangan Nasional atau Bapanas, Arif Prasetyo Adi, membantah sejumlah persoalan kelangkaan beras secara modern akibat pengurangan pasokan beras (CBP) yang dilakukan pemerintah.

Arif mengklaim, kini stok beras pemerintah mencapai 1,3 juta ton. Beras hari ini cukup, buktinya masuk pasar saja. Beras di rumah pasti ada. Ton,” kata Arif dalam keterangannya di Stasiun Biro Pangan, Jakarta Timur, Senin, 12 Februari 2024.

Ia mengatakan, kini stok beras di Pasar Induk Sipinang mencapai 34 ribu ton beras. Jumlah tersebut lebih tinggi dibandingkan stok beras di Pasar Induk Sipinong dua bulan lalu yang berjumlah 20.000 ton. Namun sebagian besar pasar induk Sipinong tidak dicetak dalam kemasan 5 kilogram. Beras sebagian besar dikemas dalam kemasan 50 kilogram di pasar induk Sipinong.

Karena itu, Arif mendorong Bulog dan Food Station segera mengemas beras tersebut dalam kemasan 5 kilogram di Pasar Induk Beras Sipinang. Arif memastikan stok besar di Pasar Induk Sipinang akan segera disalurkan ke pasar eceran tradisional dan modern untuk mengimbangi kelangkaan beras premium yang terjadi belakangan ini.

“Saya sudah perintahkan untuk membersihkan Sipinong. Stok di Sipinong cukup, tapi di pasar modern lebih sedikit. Kami ingin mempercepat pencetakan 5 kilogram (beras) dari SPHP dan mengirimkannya secepatnya. ,” kata Arif.

Next: Sekadar informasi, beras premium berbagai merek….

Sebagai informasi, beras kemasan berbagai merek premium, termasuk beras kemasan Stabilisasi Pasokan Harga Pasar (SPHP) Bulag, terpantau masih kehabisan stok di beberapa minimarket di Jakarta Pusat.

Pantauan Tempo, beras premium dalam kemasan 2,5 hingga 5 kilogram tidak ditemukan di Butik Indomaret dan Alfamart Kemayoran, Jakarta Pusat. Rak yang biasa digunakan untuk menyimpan beras premium juga digunakan untuk menyimpan produk lainnya.

Seorang pejabat Alfamart Kemayoran, Jakarta Pusat, yang enggan disebutkan namanya, mengatakan, kelangkaan beras terjadi sejak pekan lalu. Belum diketahui pasti penyebab kelangkaan beras premium ini.

“Entah (alasannya), yang jelas seminggu terakhir tidak ada barang. Pertama harganya naik,” ujarnya.

Sedangkan beras premium hanya bisa didapatkan di Pasar Petani Istana Mediterania, Jakarta Pusat. Namun merek yang dijual hanya satu yaitu Beras Premium Pandan Wangi. Beras ini dijual dengan harga Rp 105.500 untuk kemasan 5 kg. Harga tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan Harga Eceran Tinggi atau HET beras premium yang ditetapkan pemerintah.

Pilihan Redaksi: Room Vote Ungkap Politisasi Anggaran Bansos Jokowi di Pemilu 2024, Begini Penjelasannya

Beras kualitas premium mengalami kekurangan serupa pada Oktober 2023. Itu penuh

Beberapa minimarket di wilayah DKI Jakarta dipenuhi berbagai merek beras premium langka

Arif Prasetyo Adi, Kepala Bapanas, mengatakan petani kini senang karena harga gabah meningkat. Baca selengkapnya

Beras premium berbagai merek dilaporkan kekurangan pasokan di beberapa wilayah Jakarta. Namun kebutuhan beras melimpah di Sipinong. Baca selengkapnya

Menteri BAM Eric Thohir mengatakan harga beras yang mengalami kenaikan tidak hanya di Indonesia tapi juga di seluruh dunia. Menurut dia, kenaikan harga pangan disebabkan oleh kondisi geopolitik global, namun pemerintah Indonesia sudah turun tangan memberikan bantuan. Baca selengkapnya

Pengecer menolak permintaan Kepala Bapanas Arif Prasetyo Adi untuk mengurangi kesenjangan penjualan beras atau margin keuntungan. Baca selengkapnya

Ketua Bapanas meminta pengusaha ritel memperkecil margin atau selisih keuntungan agar harga beras tidak menyimpang dari HET. Baca selengkapnya

Eric Thohir memastikan stok CBP di Bulag saat ini cukup untuk memenuhi kebutuhan Ramadhan dan Idul Fitri. Baca selengkapnya

IKAPPI menilai kenaikan dan kekurangan beras terjadi karena pemerintah tidak serius dalam meningkatkan produktivitas beras. Baca selengkapnya

Arif mengatakan, batasan maksimal pembelian beras premium 10 kilogram telah disesuaikan dengan kebutuhan konsumsi rumah tangga. Baca selengkapnya

Beras Premium dan SPHP Langka, Kepala Bapanas Bantah CBP Menipis

Kaurama, Jakarta – Kepala Badan Pangan Nasional atau Bapanas Arief Prasetyo Adi membantah penyebab kelangkaan beras di banyak pedagang baru karena berkurangnya stok beras pemerintah (CBP). Menurut Arief, produksi beras pemerintah mencapai 1,3 juta ton.

Beras hari ini banyak. Buktinya, ke pasar. Beras di rumah selalu ada. Mustahil kalau tidak punya. Beras ini ada, pemerintah siapkan, pemerintah punya 1,3 juta. ton cadangannya,” kata Arief dari kantor Food Station. , Jakarta Timur, pada Senin, 12 Februari 2024.

Ia mengatakan, pasokan beras di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) tahun ini mencapai 34 ribu ton beras. Jumlah tersebut lebih banyak dibandingkan beras di PIBC dua bulan lalu yang berjumlah 20 ribu ton.

Namun, dalam jumlah besar di PIBC tidak dikemas dalam kemasan 5 kg. Beras di PIBC masih dalam kemasan besar 50 kg.

Arief mendorong Bulog dan Food Station untuk mengambil beras dari PIBC dalam kemasan 5kg. Arief memastikan stok besar di PIBC akan dibagi ke pasar tradisional dan pasar baru untuk mengatasi kelangkaan beras yang mahal.

“Saya disuruh bersihkan Cipinang. Stok di Cipinang banyak, tapi di pasar baru sedikit. Kita ingin mempercepat pelepasan 5 kilogram (beras) dari SPHP dan cepat dikirim ke pasar baru. ,” kata Arief.

Beras mahal berbagai merek hampir selalu kosong di banyak pasar kecil di Jakarta Pusat. Di Butik Indomaret dan Alfamart Kemayoran, Jakarta Pusat, kami tidak menemukan beras premium dalam kemasan 2,5 hingga 5 kg. Rak yang digunakan untuk menyimpan beras berharga tersebut juga digunakan untuk menyimpan produk lainnya.

Seorang pejabat Alfamart Kemayoran, Jakarta Pusat, yang enggan disebutkan namanya, mengatakan kelangkaan beras sudah berlangsung selama sepekan terakhir. Faktanya, dia tidak memahami alasan kurangnya beras berharga tersebut.

“Minggu lalu tidak ada persediaan. Tadinya harganya naik,” ujarnya.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel (Aprindo) Roy N. Mandey mengatakan, kelangkaan beras tunai yang terjadi saat panen raya merupakan hal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Panen diperkirakan pertengahan Maret 2024. Sementara, kata Roy, beras SPHP belum ada di pasaran.

Direktur Utama Bulog Bayu Krisnamurthi mengatakan, distribusi beras SPHP akan kembali dilanjutkan ke banyak pedagang baru mulai hari ini, Senin, 12 Februari 2024. Menurut Bayu, hilangnya beras SPHP di pasaran bukan berarti stok semakin menipis. tapi karena butuh waktu lama bagi para pedagang untuk mengisi kembali beras di raknya.

YOHANES MAHARSO JOHARSOYO

Pilihan Redaksi: Pemilu Kotor Tunjukkan Kebijakan Dana Kesejahteraan Jokowi di Pemilu 2024, Ini Rundownnya

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan harga beras yang mengalami kenaikan tidak hanya di India tapi di seluruh dunia. Menurutnya, kenaikan harga pangan disebabkan oleh situasi geopolitik dunia, namun pemerintah Indonesia datang menyelamatkannya. Baca selengkapnya

Para pengecer menolak permintaan Direktur Utama Bapanas Arief Prasetya Adi untuk menurunkan margin atau margin keuntungan penjualan beras. Baca selengkapnya

Kepala Bapanas mengimbau para pedagang memperkecil margin dan selisih mata uang agar harga beras tidak jauh dari HET. Baca selengkapnya

Erick Thohir memastikan stok CBP di Bulog saat ini cukup untuk kebutuhan Ramadhan dan Idul Fitri. Baca selengkapnya

IKAPPI menilai kenaikan dan kekurangan beras terjadi karena pemerintah kurang memberikan perhatian terhadap peningkatan produksi beras. Baca selengkapnya

Arief mengatakan batasan pembelian beras premium adalah 10 kilogram yang ditentukan berdasarkan kebutuhan gizi rumah tangga. Baca selengkapnya

Beras di pasar beras induk di Cipinang sebagian besar dikemas dalam karung 50 kg. Baca selengkapnya

Kepala Bapanas memastikan pemerintah tidak akan mengubah HET beras mahal dalam waktu dekat. Baca selengkapnya

Ketua Bapanas itu membantah, penyebab kelangkaan beras di banyak pedagang baru karena berkurangnya cadangan beras negara (CBP). Baca selengkapnya

Presiden Joko Widodo alias Jokowi telah memerintahkan Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk mendistribusikan beras Bulog ke pasar. Baca selengkapnya