Kontestan Pemilu Seharusnya Bertanggungjawab atas Sampah Peraga Kampanyenya

Sugeng rawuh Kaurama di Situs Kami!

Kaurama, Jakarta – Guru Besar Fakultas Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia, Mr. Yuki Wardhana menyampaikan apresiasinya atas terbitnya Surat Pemberitahuan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 3 Tahun 2024. Izinkan pemborosan tahun 2024. kegiatan pemilihan masuk tempat pembuangan akhir akhir (TPA), meninggalkan pencemaran lingkungan. Kontestan Pemilu Seharusnya Bertanggungjawab atas Sampah Peraga Kampanyenya

Yuki menilai kebijakan ini dapat mengurangi tekanan terhadap jumlah sampah di TPA dan berupaya mengurangi sampah melalui prinsip 3R (Reuse, Reduce, dan Recycle) di tingkat sungai dan menengah. Alangkah baiknya jika daerah tersebut siap di tingkat hulu dan hilir, seperti bank sampah yang merata, ekonomi sirkular yang diterapkan secara luas, dan industri daur ulang yang ramah lingkungan.

Sayangnya alat peraga ini digunakan di semua daerah, tapi tidak semua daerah mempunyai kondisi yang sesuai, sehingga di daerah yang tidak memiliki kondisi tersebut tidak berfungsi, kata Yuki Wardhana kepada Tempo, Senin, 12 Februari 2024.

Ketua Persatuan Ilmuwan Lingkungan Hidup Indonesia ini menambahkan, upaya pemerintah dalam tahap akhir pembuangan sampah kampanye pemilu 2024 dengan menggunakan sampah sanitasi dan/atau controlled landfill, bukan landfill, bisa menimbulkan permasalahan baru. Sebab, alat peraga mengandung tinta, jika terkuras dari medianya dapat mencemari tanah, apalagi dalam jumlah banyak. Menjelang Debut Publik, Samsung Bocorkan Spesifikasi Galaxy S24, Ada Fitur Unik

Selain itu, menurut Yuki, bahan yang digunakan pada keramik seperti papan reklame sulit terurai sehingga dapat mencemari tanah dalam jangka waktu lama dan dalam jumlah banyak. “Mudah-mudahan pengolahan akhir sampah ini sudah dipikirkan sejak lama oleh pemerintah daerah,” ujarnya.

Yuki berharap kebijakan pengelolaan sampah menerapkan prinsip polluter pays atau yang disebut dengan prinsip polluter pays. “Peserta pemilu yang sudah memasang peralatan harus bertanggung jawab terhadap pengolahan akhir sampahnya atau membayar biaya pengolahan sampah dari peralatan yang terpasang,” ujarnya.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sebelumnya telah menekankan pentingnya pengelolaan sampah akibat pemilu 2024.

Dalam surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 3 Tahun 2024, bupati harus melarang sampah hasil kegiatan pemilu 2024 dibuang ke TPA. Sisa materi iklan termasuk dalam kategori sampah khusus sesuai peraturan pemerintah No. 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Tertentu. Selain itu, tergolong sampah tidak beraturan menurut UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

HASYIM IRS

Sandiaga mengatakan Ganjar merupakan sosok yang pendekatan pemerintahannya mirip dengan Jokowi. Baca selengkapnya

Sutradara film dokumenter Dirty Vote, Dandhy Dwi Laksono, sudah membuat tiga film dokumenter serupa menjelang pemilu sejak 2014. Baca selengkapnya

Perhatikan cara dan aturan pemungutan suara di TPS pada pemilu 2024. Dokumen apa saja yang harus dibawa? Baca selengkapnya

Nilai rupiah melemah jelang pemilu atau H-1 pemilu. Apa penyebabnya? Baca selengkapnya

Banyak komunitas yang meluncurkan aplikasi untuk menjaga kredibilitas dan transparansi pemilu 2024. Termasuk KawalPemilu 2024 dan warganet tetap membaca suaranya secara lengkap.

Otoritas Transportasi Qatar DKI mengumumkan penghapusan sistem pembatasan kendaraan asing di Jakarta, besok Rabu 14 Februari 2024. Baca selengkapnya

Pemda Depok bekerja sama dengan bank sampah untuk mengolah sampah bahan kampanye pemilu. Baca selengkapnya Kontestan Pemilu Seharusnya Bertanggungjawab atas Sampah Peraga Kampanyenya

Ratusan WNI di Rumania dan Moldova menantang cuaca dingin dan menyewa bus dari luar kota untuk mengikuti pemilu di TPSLN Bukares. Baca selengkapnya

“Kepolisian harus waspada dan menolak pemberitaan tentang film Dirty Vote,” kata Kantor Hukum Haris Azhar. Baca selengkapnya

Kejaksaan Agung telah menyiapkan beberapa jaksa agung negara untuk mendampingi KPU dan Bawaslu dalam menghadapi gugatan pemilu. Baca selengkapnya