Galaksi Mendesak DPP PKS Mengganti Muhammad Mahdi sebagai Ketua DPRD Bandung Barat

Baru-baru ini, organisasi kemasyarakatan Garda Pelawan Korupsi (GALAKSI) Bandung Barat mengajukan permohonan resmi untuk mengganti Ketua DPRD Kabupaten Bandung Barat, Muhammad Mahdi. Langkah ini diambil setelah terungkapnya sejumlah masalah yang dianggap menghambat kinerja lembaga legislatif di daerah tersebut.

Dasar Pengajuan Permohonan

Keputusan GALAKSI untuk meminta penggantian ini tidak diambil begitu saja. Organisasi ini mencermati berbagai fakta di lapangan dan hasil inventarisasi yang menunjukkan adanya ketidakpuasan terhadap kinerja DPRD di bawah kepemimpinan Mahdi. Permohonan ini mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah. Secara khusus, Pasal 165 ayat (4) juncto Pasal 168, serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD, yang mengatur bagaimana partai politik dapat mengusulkan penggantian pimpinan.

Pada tanggal 25 September 2026, Asep Herna, selaku pembina GALAKSI, secara langsung menyerahkan berkas permohonan tersebut kepada pihak terkait di Kabupaten Bandung Barat. Tindakan ini diharapkan dapat mendorong DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk segera mengambil langkah terkait kadernya yang saat ini menjabat sebagai ketua dewan.

Alasan Penggantian

Dalam dokumen yang diajukan, GALAKSI mengungkapkan tiga poin utama yang mendasari tuntutan untuk mengganti kepemimpinan DPRD Kabupaten Bandung Barat. Poin pertama menyoroti kurangnya kemampuan Ketua DPRD dalam membangun komunikasi yang konstruktif dengan jajaran birokrasi pemerintah daerah, termasuk interaksi dengan Bupati dan Sekda.

Kurangnya Komunikasi Konstruktif

Asep menegaskan, “Ketua DPRD KBB gagal menjaga kemitraan dan melanggar fungsi memimpin serta mengoordinasikan hubungan kerja antara DPRD dan Pemerintah Daerah. Hal ini sangat penting untuk menjaga stabilitas pemerintahan yang efektif.”

Tindakan Sepihak dalam Pengambilan Keputusan

Poin kedua dari tuntutan GALAKSI menekankan adanya tindakan sepihak yang dilakukan oleh Muhammad Mahdi dalam mengambil keputusan di lembaga. Beberapa kebijakan yang dikeluarkan dianggap tidak sesuai dengan hasil musyawarah yang telah dilakukan sebelumnya.

Asep menyatakan, “Muhammad Mahdi terbukti telah memotong mekanisme pengambilan keputusan kolektif serta mengabaikan koordinasi antar Alat Kelengkapan DPRD (AKD) dan Rapat Badan Musyawarah serta Pimpinan.” Hal ini menunjukkan adanya ketidakpatuhan terhadap prosedur yang seharusnya diikuti dalam pengambilan keputusan.

Kegagalan dalam Pengelolaan Organisasi Internal

Poin ketiga yang diangkat adalah kegagalan dalam mengelola organisasi internal DPRD secara profesional. Disfungsi dalam kepemimpinan ini berpotensi menyebabkan ketidakefektifan dalam rapat-rapat internal dewan.

“Ketua dewan tidak mampu memimpin rapat-rapat internal secara efektif dan gagal menegakkan Tata Tertib serta Kode Etik lembaga,” ungkap Asep. Ini menunjukkan adanya masalah yang lebih besar dalam struktur kepemimpinan di DPRD.

Dampak Negatif Terhadap Kredibilitas Lembaga

Ketua GALAKSI, Abah Ikhwan, juga menyuarakan keprihatinan terkait dinamika internal yang buruk ini. Ia menekankan bahwa situasi ini dapat mencederai kredibilitas lembaga perwakilan rakyat dan partai politik yang mendukungnya. Oleh karena itu, GALAKSI merumuskan dua poin tuntutan utama yang ditujukan kepada jajaran pimpinan partai pengusung.

• Pentingnya evaluasi dan perbaikan komunikasi antara DPRD dan pemerintah daerah.
• Penegakan disiplin dalam pengambilan keputusan kolektif di DPRD.
• Peningkatan profesionalisme dalam kepemimpinan internal dewan.
• Restorasi kepercayaan publik terhadap lembaga perwakilan rakyat.
• Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan kebijakan.

Dengan langkah-langkah ini, GALAKSI berharap DPP PKS dapat segera mengambil tindakan yang diperlukan untuk memperbaiki situasi di DPRD Kabupaten Bandung Barat. Penggantian yang tepat dapat membantu mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif, sekaligus menciptakan pemerintahan yang lebih efektif dan responsif.

Pengamatan yang dilakukan oleh GALAKSI menunjukkan bahwa perbaikan dalam kepemimpinan DPRD bukan hanya penting untuk kepentingan internal, tetapi juga bagi masyarakat luas. Masyarakat menantikan tindakan nyata dari DPP PKS untuk memastikan bahwa kepemimpinan DPRD di Kabupaten Bandung Barat dapat kembali berfungsi secara optimal.

Situasi ini menjadi sorotan tidak hanya bagi anggota dewan, tetapi juga bagi masyarakat yang mengharapkan adanya perubahan positif. Keberanian GALAKSI untuk mengajukan permohonan penggantian ini menunjukkan adanya harapan untuk perbaikan dan peningkatan kualitas kepemimpinan di lembaga perwakilan rakyat.

Pada akhirnya, keberhasilan dalam mereformasi kepemimpinan DPRD akan memerlukan komitmen dari semua pihak. DPP PKS sebagai partai pengusung harus bertanggung jawab dalam menanggapi permohonan ini dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa DPRD Kabupaten Bandung Barat kembali berfungsi dengan baik.

➡️ Baca Juga: Janice Tjen Meraih Tiket 16 Besar di Guadalajara Open dengan Performa Gemilang

➡️ Baca Juga: Pieter Huistra Mengakui Sinergi Pemain PSS Sleman Semakin Meningkat