Fauzan Khalid Serukan KPU, Bawaslu, dan DKPP Tingkatkan Pendidikan Pemilih Pemula dan Kaum Rentan

bila salsabilaMaret 31, 2026

15 2 minutes read

Dalam dunia demokrasi, semua suara memiliki arti yang penting. Namun, ada kalanya suara dari kelompok tertentu, terutama pemilih pemula dan kaum rentan, sering kali terabaikan. Dalam konteks ini, H. Fauzan Khalid, Anggota Komisi II dari Fraksi NasDem, menyerukan agar lembaga penyelenggara pemilu seperti KPU, Bawaslu, dan DKPP, lebih fokus pada pendidikan pemilih. Ia mengungkapkan pentingnya inisiatif ini menjelang pemilu 2026, dengan tujuan untuk memastikan bahwa semua elemen masyarakat, terutama yang berada dalam kategori rentan, dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses pemilihan.

Pentingnya Pendidikan Pemilih Pemula

Fauzan menegaskan bahwa pendidikan pemilih pemula adalah aspek yang tidak boleh diabaikan. Menurutnya, KPU, Bawaslu, dan DKPP harus berinovasi dalam program pendidikan pemilih meski dengan anggaran yang terbatas. “Keberhasilan pemilu bukan hanya ditentukan oleh jumlah pemilih, tetapi juga oleh kualitas pemilih itu sendiri,” tuturnya dalam rapat kerja di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Hal ini menunjukkan bahwa pemilih pemula, yang biasanya baru pertama kali menggunakan hak suaranya, perlu mendapatkan panduan yang tepat agar dapat berpartisipasi secara maksimal.

Fauzan menambahkan, pemilih pemula memiliki karakteristik yang unik. Mereka biasanya sangat antusias untuk memberikan suara, namun seringkali kurang berpengalaman dalam proses pemilihan. Oleh karena itu, penting bagi mereka untuk mendapatkan pendidikan politik yang memadai. “Dengan pendidikan yang baik, pemilih pemula tidak hanya menjadi pemilih yang cerdas, tetapi juga berperan aktif dalam menjaga kualitas demokrasi,” jelasnya.

Menjangkau Kaum Rentan

Selain pemilih pemula, kaum rentan juga menjadi perhatian khusus. Fauzan mengidentifikasi kelompok ini sebagai mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, sosial, maupun geografis. “Mereka perlu mendapatkan perhatian ekstra agar hak suara mereka dapat dipenuhi,” ungkapnya. Hal ini penting untuk memastikan bahwa tidak ada yang tertinggal dalam proses pemilu, sesuai dengan prinsip “no one left behind”.

Kaum rentan sering kali tidak terdata dalam daftar pemilih tetap.
Mereka mungkin mengalami kesulitan dalam mengakses tempat pemungutan suara (TPS).
Pendidikan pemilih untuk kelompok ini harus disesuaikan dengan kondisi mereka.
Perlunya kolaborasi antara KPU, Bawaslu, dan masyarakat dalam merancang program pendidikan.
Program pendidikan harus mengedepankan hak asasi manusia dan inklusivitas.

Fauzan menekankan bahwa pemenuhan hak suara bagi kaum rentan adalah langkah awal untuk menciptakan pemilu yang lebih inklusif dan ramah terhadap hak asasi manusia. Melalui langkah-langkah yang tepat, diharapkan semua suara dapat diakomodasi, dan setiap individu merasa terlibat dalam proses demokrasi.

Penguatan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu

Lebih lanjut, Fauzan menyoroti pentingnya penguatan kelembagaan di antara KPU, Bawaslu, dan DKPP. Ia mengusulkan agar lembaga-lembaga ini lebih fokus pada konsolidasi dan penguatan struktur organisasi mereka menjelang pemilu 2026. “Tidak boleh ada anggota KPU atau Bawaslu yang masa jabatannya berakhir menjelang pemilu. Hal ini dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan pemilu,” ujarnya.

Pentingnya stabilitas dalam kepengurusan lembaga penyelenggara pemilu menjadi faktor krusial untuk memastikan bahwa pemilu dapat berjalan lancar. Komisi II DPR RI juga mengimbau agar KPU dan Bawaslu berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) untuk memastikan bahwa semua Bawaslu di tingkat kabupaten dan kota memiliki satuan kerja (satker) yang memadai.

Kebutuhan Satuan Kerja yang Memadai

Saat ini, sekitar 30 persen Bawaslu di kabupaten dan kota tidak memiliki satker yang penuh. Fauzan mengungkapkan keprihatinannya akan situasi ini, yang dapat berdampak negatif terhadap pelaksanaan pemilu. “Satker yang ada saat ini masih berada di bawah pengawasan Bawaslu Provinsi. Ini harus menjadi perhatian bersama untuk memastikan kualitas pelaksanaan pemilu di tahun 2029 mendatang,” tegasnya.

Pentingnya penguatan satker Bawaslu di tingkat kabupaten dan kota.
Komunikasi yang baik antara Bawaslu dan KPU untuk menjaga kualitas pemilu.
Perluasan akses pendidikan pemilih untuk kelompok rentan.
Evaluasi berkala terhadap program pendidikan pemilih yang ada.
Pengembangan kurikulum pendidikan pemilih yang lebih inklusif.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pemilu di masa depan dapat menjadi lebih inklusif dan mampu menjangkau semua lapisan masyarakat. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan partisipasi pemilih tetapi juga memperkuat fondasi demokrasi di Indonesia.