BBM Langka di Bali: Komisi XII Mendesak Pemerintah dan Pertamina Tingkatkan Perhatian

Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia, khususnya di Provinsi Bali, menjadi sorotan utama saat ini. Antrean panjang di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) menjadi pemandangan yang umum, menciptakan kekhawatiran di kalangan masyarakat dan pelaku usaha. Situasi ini memerlukan perhatian serius dari pemerintah dan Pertamina, karena ketersediaan BBM merupakan kebutuhan mendasar yang sangat mempengaruhi aktivitas perekonomian nasional.
Pentingnya Ketersediaan BBM bagi Masyarakat dan Ekonomi
Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Dony Maryadi Oekon, menekankan bahwa masalah kelangkaan BBM bukan sekadar isu teknis distribusi. Ia menegaskan bahwa situasi ini harus dievaluasi secara komprehensif, dimulai dari perencanaan kebutuhan, kecukupan stok, hingga cara pengawasan distribusi di tingkat daerah. Antrean panjang kendaraan di SPBU tidak boleh dianggap remeh, karena dapat berdampak negatif pada kehidupan sehari-hari masyarakat.
“Masyarakat tidak seharusnya terus-menerus mengalami kesulitan hanya untuk mendapatkan BBM yang mereka butuhkan. Pemerintah dan Pertamina harus mampu memberikan penjelasan yang transparan mengenai kondisi yang terjadi. Apakah masalah ini disebabkan oleh keterbatasan stok, keterlambatan distribusi, atau kurangnya antisipasi terhadap peningkatan kebutuhan masyarakat?” ungkap Dony dalam pernyataannya.
Kondisi Khusus di Bali
Bali, yang terkenal sebagai salah satu destinasi pariwisata unggulan Indonesia, memiliki kebutuhan energi yang unik, berbeda dengan daerah lainnya. Dony mencatat bahwa ketergantungan Bali terhadap kelancaran mobilitas masyarakat, transportasi wisata, dan berbagai aktivitas ekonomi membuat pasokan BBM menjadi sangat krusial. Gangguan dalam distribusi dapat berimbas langsung pada sektor-sektor ini, menciptakan dampak berantai yang merugikan.
- Menurunnya aktivitas ekonomi lokal
- Kendala dalam pelayanan transportasi
- Penurunan kenyamanan bagi wisatawan
- Krisis logistik bagi pelaku usaha
- Resiko reputasi pariwisata Bali
Dony mengutarakan bahwa sistem pengamanan pasokan dan distribusi BBM yang lebih responsif sangat dibutuhkan di Bali. Ini termasuk kesiapan stok penyangga dan mekanisme penanganan untuk menghadapi lonjakan permintaan atau gangguan rantai pasok yang tak terduga.
Antisipasi dan Tindakan Nyata dari Pertamina
Bali sebagai daerah strategis tidak boleh dipandang sebelah mata dalam hal pengelolaan distribusi BBM. Dony menyatakan, “Kita berbicara tentang daerah yang menjadi wajah pariwisata Indonesia. Jangan sampai masalah distribusi energi justru mengganggu aktivitas masyarakat, pelaku usaha, dan wisatawan. Pertamina harus memiliki sistem antisipasi yang berjalan efektif, bukan sekadar memberikan penjelasan setelah masalah terjadi.”
Untuk itu, Dony meminta Pertamina Patra Niaga, BPH Migas, dan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi pasokan dan distribusi BBM. Ini termasuk mengidentifikasi SPBU yang mengalami gangguan, memeriksa kecukupan stok di terminal BBM, serta memastikan bahwa jadwal pengiriman dapat memenuhi kebutuhan setiap wilayah.
Perbedaan Ketersediaan Stok dan Realitas di Lapangan
Dony juga menekankan pentingnya membedakan antara ketersediaan stok BBM secara nasional dan regional dengan kondisi aktual yang dihadapi masyarakat di SPBU. Pernyataan bahwa stok BBM dalam kondisi aman harus dibuktikan dengan kelancaran distribusi dan kemudahan akses bagi masyarakat untuk mendapatkan BBM yang diperlukan.
“Jangan sampai hanya ada klaim bahwa stok BBM aman, sementara masyarakat masih harus mengantri panjang di SPBU. Ukuran keberhasilan distribusi bukan hanya pada besarnya cadangan yang ada, tetapi juga pada apakah BBM tersebut sampai tepat waktu, dalam jumlah yang memadai, dan tanpa kendala yang berulang,” tegasnya.
Pengawasan dan Tindak Lanjut oleh DPR RI
Dony, yang ikut serta dalam kunjungan kerja Komisi XII DPR RI ke Bali pada tanggal 9 Oktober 2026, menegaskan bahwa isu distribusi BBM di wilayah ini akan terus menjadi fokus dalam fungsi pengawasan DPR. Ia berkomitmen untuk memantau perkembangan kondisi di lapangan serta mendorong tindak lanjut yang terukur dari semua pihak yang terlibat.
“Saya akan terus memperhatikan distribusi BBM di Bali dan daerah lain yang menghadapi masalah serupa. Kami ingin melihat perbaikan yang nyata, bukan sekadar laporan administratif atau janji-janji untuk normalisasi pasokan. Jika masalah ini terus berulang, evaluasi mendalam terhadap tata kelola distribusi dan pihak-pihak yang bertanggung jawab sangat diperlukan,” pungkasnya.
➡️ Baca Juga: 5 Penyebab Kipas Angin Tiba-Tiba Mati yang Perlu Anda Ketahui
➡️ Baca Juga: Xiaomi 18 Fold Terungkap, Ditenagai Baterai 6.000 mAh dengan Pengisian Daya 67W dan Wireless 50W




